KORANPELITA.CO – Sebagai PDNs (Pusat Data Nasional), meski alias “sementara” sekalipun, karena peruntukannya adalah menampung semua data intansi yang ada dari sebuah negara bernama Indonesia, maka seharusnya memenuhi ISO-27001 dan standar Tiier-4. Kalau sejak awal desainnya tidak mengikuti standar tersebut maka perlu diperiksa bagaimana perancangannya bisa (berani) seceroboh Low-Spec itu, namun jika ternyata desainnya memang sudah benar sesuai spec diatas tetapi pelaksanaanya dikurangi (baca: dikorupsi) sebagaimana yang sering terjadi di rezim ini, maka disinilah harus dicari “siapa atau pihak mana” yang bertanggungjawab akan ketidaksesuaian spec tersebut. Hal tersebut yang dikatakan oleh Roy Suryo, pemerhati Telematika dan Multimedia, pada Rabu (26/6) kemarin.
Dalam hal tersebut, Roy Suryo sangat menyesalkan hal tersebut terjadi berkali-kali di Indonesia. Pada saat Pilpres 2024 juga telah terjadi peretasan perhitungan suara.
“Pertama saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk tidak melakukan negosiasi pembayaran tebusan sebesar US$ 8 Jt (sekitar Rp. 131 Milyar) kepada ransomware brainchipper lockbit 3.0,” ungkap Roy dalam pernyataannya melalui video WhatsApp, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Selain mengapresiasi upaya pemerintah diatas, Roy juga mengkritisi kejujuran pemerintah dalam mengungkapkan masalah ini.
“Ada 44 kementerian yang sempat down selama 5 hari, Alhamdulillah katanya sudah mulai kembali pulih, seharusnya pemerintah mengungkapkan ke masyarakat dengan gamblang, jangan ditutup tutupi. Instansi mana saja yang sudah pulih dan mana yang belum. Karena ini semua sudah pakai uang negara, uang hasil pajak dari masyarakat untuk membangun PDN. Kerugian atas kejadian ini bukan saja masalah pelayanan kepada masyarakat tapi juga secara finansial. Terlihat Negara tidak mampu mengalokasikan dana yang sangat besar ini untuk membangun sistem PDN ini,” bebernya.
Terkait hal tersebut Roy juga berharap aparat kepolisan dan KPK untuk melakukan penyidikan apakah benar sesuai standar sepesifikasi yang benar terkait pengelolaan dana pembuatan sistem PDN ini. “Negara sebesar Indonesia ini harus memiliki sistem pengamanan memenuhi ISO-27001 dan standar Tiier-4, bukan hanya windows 7, ayolah jangan main-main mengurus negara,” papanya.
Dalam kesempatan ini juga Roy, mengkritik keras terhadap ahli IT berinisial “Y” dari universitas ITB Bandung yang menyarankan agar pemerintah melakukan pembayaran tebusan senilai Rp. 131 Milyar.
“Saya kritik keras terhadap saudara Y, yang katanya ahli IT dari kampus ITB yang juga konon katanya dia juga sebagai perancang SIREKAP saat Pilpres 2024 yang lalu. Pantas saja SIREKAP kita tidak bagus, datanya juga sempat dibawa ke Alibaba, karena apa, karena sudah benar pemerintah tidak mau melakukan negosiasi kepada peretas namun orang ini “Y” memberikan saran agar melakukan penebusan. Ini menurut saya sebuah pemikiran yang salah total ya. Orang ini harus segera diperiksa diselidiki oleh kepolisian. Saya mencurigai orang ini termasuk salah satu sindikat,” ujarnya tegas.
“Ini kalau sampai dibayar tebusan ke para peretas, apakah uang itu akan menjamin data yang sudah diambil mereka kembalikan secara utuh, dan mungkin aja pemerintah akan terus ditodong dimintai tebusan oleh para peretas lainnya, bukan sedikit loh uang tebusan tersebut, ratusan milyar,” pungkasnya.
Roy juga mendesak pemerintah agar lebih jujur dalam mengelola negara khususnya pengembangan dan penyimpanan data nasional.
“Pemerintah dalam hal ini Kemeninfo RI harus dan wajib jujur dan transparan terkait hal-hal seperti ini, dan jangan lagi terjadi peretasan terhadap data nasional, apalagi akan segera dibangun di daerah lain seperti Cikarang, Batam, Labuhan Bajo dan IKN. Kemeninfo harus segera kembalikan kepercayaan rakyat,” tandasnya.
“Kalau memang pemerintah sudah tidak mampu atau menyerah karena tidak bisa membuka data-data yang diretas itu, lebih baik mundur. Orang yang bertanggungjawab atas problem ini siapa?..ya menterinya, ya Budi Arie, serahkan semua ini ke presiden sehingga anda tidak membebani pemerintah karena tidak adanya kemampuan anda, ini bukan masalah politis, tetapi ini masalah etika organisasi,” tutupnya. (red1)
