KORANPELITA.CO – Ratusan pengacara, advokat dan praktisi hukum Kota Semarang mendeklarasikan bergabung dalam Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (THN AMIN) bertempat di Hotel Patra Jasa Semarang, Jawa Tengah, Jum’at (05/01/2024).
Para advokat dan praktisi Hukum tersebut menyuarakan kesiapan untuk menghadapi berbagai kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, khususnya pemilihan presiden Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.
Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (THN AMIN) menyoroti semakin intensnya penyalahgunaan infrastruktur kekuasaan, mencakup penggunaan anggaran, pelibatan birokrasi, atau pemakaian sarana dan prasarana yang menguntungkan calon presiden tertentu.
Pelanggaran semacam itu, menurut Ketua Umum THN AMIN, Ari Yusuf Amir, semakin dipertontonkan secara vulgar kepada publik, tanpa malu-malu. Selain memprihatinkan, kondisi tersebut bisa dikategorikan dalam praktik korupsi dan merupakan pelanggaran hukum.
“Ada beberapa kejadian yang kami soroti dan kami catat. Ke depan, jika praktik demikian terus dilakukan, maka itu bisa dikategorikan pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur dan sistematis. Apalagi jika itu dilakukan secara massif,” ujar Ari, di sela Deklarasi dan Pengukuhan THN AMIN Provinsi Jawa Tengah, di Hotel Patra Jasa, Semarang.
Ari juga meminta pemerintah, dari pusat hingga desa, untuk tidak bermain-main dengan kebijakan yang mengutungkan calon tertentu. Sebagai contoh, Ari menyebutkan kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang rentan dipolitisasi untuk menguntungkan calon tertentu.
Lebih lanjut Ari mengatakan netralitas menjadi ujian bagi pimpinan di lembaga-lembaga pemerintahan, untuk menggawangi institusinya agar tidak terlibat dalam praktik kecurangan. Dirinya meminta agar aparatu sipil negara maupun aparat penegak hukum untuk berani menolak perintah dari atasan mereka, jika diarahkan untuk memberikan fasilitas yang menguntungkan paslon tertentu.
Pernyataan tersebut cukup beralasan. Selain didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan, melihat pengalaman pemilu sebelumnya menunjukkan bukti adanya keberpihakan aparat, TNI maupun Polri. Ari menekankan persoalan netralitas ini karena kini putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju menjadi kandidat. Sementara Jokowi adalah panglima tertinggi TNI, memegang kekuasaan atas polri, dan merupakan pemimpin eksekutif tertinggi.
Dalam kesempatan yang sama Executive Captain Timnas AMIN, Sudirman Said, mengatakan sangat bersyukur karena perjalanan Pak Anies penuh dengan halangan dan hambatan tetapi dengan kehendak alam semua tekanan dan halangan tersebut sirna.
“Yang diperlukan AMIN adalah demokrasi yang benar, pemilu yang jujur dan adil,” ucap Sudirman Said.
Sudirman Said juga memberikan pandangan dan nasehat untuk semua aparatur negara. “Kepada semua aparat kami yakin kalian semua berharap memiliki pemimpin yang bermartabat karena itu objektifitas Dan netralitas menjadi penting,” ujar mantan Menteri ESDM RI pada Kabinet Kerja tahun 2014 ini.
“Kepada pemimpin tertinggi negeri ini, Presiden Jokowi, ANDA adalah tokoh Jawa Tengah yang budayanya ‘Adi Luhung’ oleh karenanya dibutuhkan keteladanan yang luar biasa dengan bersikap netral menjunjung etik dan hukum, maka apapun hasilnya akan diterima oleh rakyat. Namun sebalik bila terjadi pemerkosaan demokrasi, pemilu berjalan tidak netral, menggunakan peralatan-peralatan secara tidak sah, siapapun pemimpin yang tepilih adalah pemimpin yang tidak punya apa-apa dan membahayakan keamanan negara,” tandasnya.
Pada acara deklarasi Tim Hukum Nasional AMIN hari ini, Tim digawangi puluhan advokat senior serta sejumlah aktivis masyarakat sipil. Tim juga diisi para relawan pemenangan AMIN. Salah satu agenda dari THN AMIN Jateng adalah membuka posko pengaduan kecurangan Pilpres. Hal tersebut merupakan ikhtiar untuk melibatkan masyarakat dalam mengawal pesta demokrasi agar bersih dari kecurangan. (red1)
