Rezim Rapuh Sehingga Menko Airlangga Harus Diperiksa Kejagung?

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto

Artikel ini dibuat oleh Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indoensia Bersatu

KORANPELITA.CO – Pemerintah saat ini tidak percaya diri dan rapuh.  Seorang menko sekelas Airlangga yang Ketum Golkar harus di periksa oleh Kejagung dalam kasus CPO. Sedangkan menko yang lain: Luhut Binsar Panjaitan tidak diperiksa.

Muslim Arbi.

Kasus CPO ini sudah terjadi setahun lalu. Para pelaku yang dianggap merugikan negara dan memperkaya diri pun telah ditangkap, di adili dan di penjara.

Mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Indra Dari Wisnu Wardana,  Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor, Lin Che Wei, Tim Asistensi Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian; Pierre Togar Sitanggang, General Affairs PT Musi Mas; Stanley MA, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Grup semua nya telah meringkuk di penjara.

Bahkan vonisnya di perberat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Prof Anthony Budiawan, seorang ekonom dan pejuang kritis – dalam cuitannya: mengapresiasi atas diperberatnya  hukuman oleh MA terhadap pelaku kasus minyak goreng yang pernah menghebokan jagat nasional beberapa waktu lalu.

Saat kasus minyak goreng merebak, beredar luas foto kedekatan antara Master Parulian Tumanggor, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia dengan Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan yang sangat akrab. Terlihat ada hubungan KKN antar Luhut Binsar Panjaitan  dan Master Parulian Tumenggor.  Luhut tidak dipanggil  dan diperiksa Kejagung?

Juga putera Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, Ketua Persis Solo yang dananya di bekukan karena dianggap mendapat aliran dana dari Wilmar.

Kedua orang dekat Jokowi yakni Luhut dan putra Jokowi tidak dipanggil dan diusut sebagai cerminan persamaan di depan hukum. Tidak dilakukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kalau Airlangga yang jabat Menko Perekonomian dapat diperiksa sebagai saksi dalam kasus CPO, maka Luhut Binsar Panjaitan dan Kaesang Pangarep harus diperksa juga oleh Kejaksaan Agung.

Kalau Kejaksaan Agung tidak panggil dan periksa Luhut dan Kaesang berarti kedua orang itu dilindungi Jokowi sebagai presiden dan kepala pemerintahan.

Justru jika, Jokowi harus memerintahkan Kejagung untuk memeriksa Luhut dan Kaesang : satu orang dekatnya dan satu puteranya, untuk buktikan ini negara hukum semua orang sama di mata hukum.

Tidak ada tebang pilih dalam hal pemeriksaan terhadap Airlangga Hartanto dalam hal CPO, mestinya Luhut dan Kaesang juga.

Airlangga selain Menko Perekonomian, adalah Ketua Umum Golkar.

Jika hanya pemeriksaan Airlangga dalam kasus CPO dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Golkar di pandang publik sebagai tindakan politisasi hukum. Karena Luhut dan Kaesang yang di sebut media dalam kasus minyak goreng tidak diperiksa Kejagung.

Untuk membuktikan Kejagung tidak tebang pilih dan tidak terkesan dijadikan alat politik kekuasaan. Maka setelah Airlangga dipanggil dan diperiksa maka Luhut dan Kaesang pun harus diperiksa.

Dalam kasus internal Golkar dan Golkar mendekati Capres Anies terasa sekali ada nuansa politik yang mengemuka.

Apalagi ada upaya merebut kursi Ketua Umum Golkar yang diperlihatkan oleh Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar dan Bahalil sebagai Wakil Ketua Umum Golkar.

Tak dapat dipungkiri bahwa persoalan internal Golkar ini dapat ditemukan benang merah dengan terperiksanya Ketum Golkar dalam kasus CPO itu kental unsur politiknya dibanding upaya penegakkan hukum.

Dengan terperiksanya Ketum Golkar ini, dapat dijadikan amunisi bagi pemburu jabatan ketua umum: Luhut dan Bahalil dapat merebut kursinya.

Ambisi Luhut dan Bahalil ini yang selama ini dianggap publik sebagai penganjur perpanjangan jabatan presiden Jokowi bisa berjalan mulus. Baik melalui upaya perpanjangan jabatan Jokowi maupun upaya Istana menjegal Capres Anies Baswedan.

Dapat dicermati dengan jelas, kasus dipanggil dan diperiksanya Ketua Umum Golkar dan kasus CPO dan tidak diperiksanya Luhut dan Kaesang ini terindikasi rezim ini sangat tidak percaya diri dan rapuh.

Sehingga dengan memuluskan agenda politiknya untuk tetap berkuasa dan mengamankan capres dukungannya. Berbagai cara di tempuh. Termasuk berupaya ambil alih ketua umum Golkar dan memeriksanya dengan tangan kejaksaan agung meski Airlangga Hartanto, yang telah membantu Jokowi selama menjabat menko perekonomian selama ini?

Nampaknya demi kepentingan dan keuntungan politik. Sekali pun pejabat yang berjasa dan penopang pemerintahan dan kekuasaan harus di libas demi memuluskan ambisis politik dan kekuasaan?

Wallahu’alam.

Limabangan, Garut: 25 Juli 2023 (***)