KORANPELITA.CO – Badan Pembinaan Hukum TNI (Babinkum TNI) bersama Defense Institute of International Legal Studies (DIILS) Kedubes AS menggelar diskusi Legal Maritime Security Institutional Capacity Building Engagements dengan tema ‘Maritime Security’ bertempat di Hotel Oakwoods, TMII Jakarta Timur, Senin (08/05/2023).
Diskusi yang digagas Babinkum TNI tersebut dihelat selama tiga hari dari tanggal 8 hingga 10 Mei 2023 dan dibuka langsung oleh Kababinkum TNI Laksda TNI Kresno Buntoro, S.H., LL.M., Ph.D., yang dihadiri oleh 30 peserta dari TNI, Kemhan RI, Bakamla, Polairud Baharkam Polri dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP).
Dalam diskusi ini dihadirkan pemapar dari DIILS, Dr. Ian Ralby, seorang pakar hukum dan keamanan maritim dan CEO I.R. Consilium, yang memberikan nasihat dan bantuan tentang keamanan maritim dan sumber daya, mendapatkan kesempatan untuk memberikan perspektif mengenai pertahanan dan keamanan laut dengan materi “The Operational Maritime Law Imperative In Indonesia.”
Dalam paparannya, Dr. Ian Ralby menekankan tentang kolaborasi dan kerjasama dalam menghadapi ancaman maritim yang semakin luas dan beragam.
Lebih lanjut disampaikan Kolaborasi menjadi faktor kunci dalam menghadapi ancaman maritim. Kolaborasi tersebut membutuhkan adanya kesamaan paradigma, komitmen bersama, hingga kemampuan untuk bekerjasama. Kolaborasi dapat meliputi penyelenggaraan information sharing sebagai bingkai dari aktivitas pertukaran data dan informasi para aparat penegak hukum (Maritime Law Enforcement/MLE Agency).
“Sebagai negara yang berada di antara dua benua dan dua samudera, sudah seharusnya Indonesia membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim Indonesia, tetapi juga untuk menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim bagi seluruh kapal Indonesia maupun kapal-kapal dari negara lain yang berlayar melalui perairan Indonesia”, ujar Ralby.
Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia tentu saja memiliki banyak permasalahan sehubungan dengan wilayah lautnya, Indonesia menghadapi berbagai kejahatan transnasional, isu legal ancaman, dan kejahatan domestik yang biasa terjadi di laut.
“Untuk menjaga wilayah laut yang sangat luas tersebut, Indonesia memiliki lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut. Lembaga penegak hukum tersebut diantaranya adalah TNI-Babinkum, Kemhan RI-Kersin, POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan, Kementrian Perhubungan-Dirjen Hubla, Kementrian Kelautan dan Perikanan serta Bakamla,” tutupnya. (red1/Puspen TNI)
