JAKARTA, koranpelita.co – Beberapa waktu lalu Ketua Dewan Pengarah BPIP yang juga Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri membuat statemen, dengan mengimbau kepada para Kepala Desa (Kades) untuk memilih presiden seperti Jokowi. Hal tersebut dikatakan Megawati saat menghadiri dan memberikan arahan kepada kades seluruh Indonesia di acara peringatan Hari Desa Nasional ke-9 di Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu (19/3) kemarin. Atas arahan dan ucapan tersebut menimbulkan pro kontra di masyarakat.
Terkait ucapan Megawati tersebut, Direktur P3S Jerry Massei, mengatakan bahwa Ketum PDIP Megawati plin-plan dan tidak jujur bahasanya dan dia salah kaprah dalam membuat statemen.
“Apa dia tidak tahu bahwa Jokowi bukan pemimpin yang jujur? dia (Megawati) mengangkat Jokowi dalam situasi yang tak tepat,” kata Jerry melalui panggilan telpon, Jakarta, Selasa (21/03/2023).
“Harusnya Mega hati-hati dalam menyampaikan suatu ucapan, apalagi di tahun-tahun politik seperti ini, belajar dulu, kaji dan analisis sebelum mengucapkan sesuatu,” pintanya.
“Saya kira ini bisa saja menyakiti hati Puan Maharani, anaknya, tetapi saya baca Megawari sepertinya mulai goyah saat bertemu Jokowi. Prinsip tegar beliau mulai goyah,” ungkap Jerry.
Masih kata Jerry, ucapan Ketum PDIP ini seperti pisau bermata dua, bisa menyakiti hari Puan atau statemen ini adalah sindiran buat Jokowi dimana bangsa ini tidak baik-baik saja dipimpin Jokowi.
Jerry menjelaskan, Mega harusnya bicara apa adanya saja, kita ketahui dana desa yang besar telah dikucurkan tetapi penduduk Indonesia sejak dipimpin Jokowi, kemiskinan terus saja bertambah. Bayangkan sejak 2015 sekitar Rp 400 triliun dana desa digelontorkan tapi saya nilai hak tersebut tak ada hasilnya.
Diketahui angka nasional kemiskinan ekstrim, menurut BPS, pada Maret 2022 sebesar 2,04 persen atau 5,59 juta jiwa, menurun dari data Maret 2021 yang sebesar 2,14 persen atau 5,8 juta jiwa. Sedangkan angka stunting tahun 2022, menurut SSGI, sebesar 21,6 persen, atau turun dari tahun 2021 sebesar 24,4 persen.
“Pada 7 Maret 2023 paling banyak kemiskinan berada di desa. Kan ini bertolak belakang dengan anggaran yang selangit,” tegasnya.
Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam kasus penindakan korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 233 miliar. Korupsi anggaran dana desa bahkan cenderung meningkat sejak tahun 2015 lalu.
Belum lagi lembaga desa APDESI mendukung Jokowi 3 periode padahal ditolak dan ditentang langsung Megawati.
“Kalau saya nilai, Jokowi bukan pemimpin yang jujur dan pro rakyat. Kebijakannya sering berubah-ubah, plin-plan dan kurang tegas. Beliau juga saya nilai lebih condong pro oligarki dan pro asing,” tutur Jerry.
“Saya kira Mega tidak perlu menyerukan kepada para kepala desa pilih presiden seperti Jokowi karena orang baik. Sebaiknya Mega jangan ada upaya menggiring dukungan seperti itu. Bisa-bisa saja tapi jangan model pengarahan massa seperti itu,” papanya.
Terakhir, Direktur P3S ini menuturkan PDIP sudah gagal total dengan mengarah ke dukungan capres Jokowi.
Pasalnya Jokowi itu bukan dari trah Soekarno, dan saya lihat Megawati mulai lembek terhadap Jokowi. ” Mega tak segarang waktu lalu. Bisa saja Golkar dan PDIP berafiliasi soalnya KIB muara politiknya ke Airlangga atau Ganjar. Kalau itu terjadi maka dipastikan koalisi Gerindra-PKB merapat, dan setingan dan grand design politiknya bisa aja ke arah Prabowo-Ganjar,” terangnya.
” Dengan begitu strateginya dalam berhadapan dengan pasangan Anies-AHY, jadi bisa dari 4 pasang bisa turun 3 atau 2 pasang Calon,” tutupnya. (red1)
