YERUSALEM, koranpelita.co – Ribuan masyarakat Israel melakukan unjuk rasa terhadap rencana perombakan peradilan berdemonstrasi bertempat di luar Mahkamah Agung di Yerusalem Barat, Senin (27/03/2023).
Sekitar 10.000 demonstran meneriakkan slogan-slogan yang menuntut koalisi yang berkuasa untuk menunda reformasi RUU peradilan di Knesset (parlemen Israel), dilangsir dari The Jerusalem Post.
Protes massal tersebut juga diikuti oleh pemecatan Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir.
Senin pagi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan penundaan rencana reformasi peradilan yang kontroversial.
Dalam pidatonya, Netanyahu mengatakan ada ‘minoritas ekstremis’ yang mencoba memecah belah Israel.
“Jika ada cara untuk menghindari perang saudara melalui dialog, saya akan meluangkan waktu untuk berdialog,” kata Netanyahu.
Perdana menteri Israel ini menambahkan bahwa dia telah menunda pembacaan akhir RUU perbaikan peradilan di luar tanggung jawab nasional.
Terkait hal tersebut Presiden Israel, Isaac Herzog, pada Senin (27/3) juga mendesak pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menangguhkan perombakan sistem peradilan.
“Demi persatuan rakyat Israel dan demi tanggung jawab kita bersama, saya serukan supaya proses legislasi dihentikan dengan serta-merta,” kata Herzog di Twitter. (red1)
