SEMARANG, koranpelita.co – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengusulkan adanya pengawasan terkait sertifikasi halal bagi industri daging. Menurutnya, diperlukan kepastian agar proses penyembelihan hewan ternak maupun unggas, sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
Bukan hanya pada prosesnya, wagub juga mengusulkan pengawasan juga perlu dilakukan terhadap sarana prasarana, yang dimiliki oleh setiap tempat pemotongan.
“Pengawasan terhadap industri maupun lembaga ekonomi yang kebetulan memiliki label halal ini, perlu memang ada dewan pengawas yang disertakan menjadi salah satu syarat,” kata Gus Yasin, sapaannya, usai menerima audiensi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), di ruang kerja Wagub, Semarang, Senin (3/9/2022).
Wagub menambahkan, apabila usulan tersebut disetujui atau dikaji lebih jauh, Pemprov Jateng siap menindaklanjuti dengan menggelar pelatihan pengawasan. Dikatakan, pelatihan bisa diberikan kepada juru sembelih halal (Juleha), yang sebelumnya sudah dilatih menyembelih.
Gus Yasin juga segera menindaklanjuti ke Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, terkait wacana pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Jateng. Menurutnya, keberadaan KDEKS ini bisa berperan aktif mewujudkan perekonomian syariah di Jateng.
“Insyaallah kami akan sampaikan ke Pak Ganjar untuk pertemuan kali ini. Karena di daerah lain, seperti Riau, Sumatera Selatan, NTB, dan Sumatera Barat, sudah ada (KDEKS). Saya sampaikan ke Pak Gub biar Jateng segera menyusul,” imbuhnya.
Sementara itu Direktur Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS, Afdhal Aliasar, mengapresiasi komitmen Jateng dalam mewujudkan perekonomian syariah. Salah satunya, usulan soal pengawasan rumah potong hewan maupun unggas di Jateng. Dia ingin, agar pelaksanaan sertifikasi halal di Jateng bisa berjalan lebih cepat.
“Sehingga penguatan halal di sektor hulu untuk RPH, RPA, RPU, bisa kita laksanakan dengan lebih baik. Dengan penguatan di sektor hulu insyaallah sertifikasi halal ke depannya akan jauh lebih mudah, khususnya untuk masyarakat usaha mikro dan kecil. Itu komitmen yang tadi disampaikan wagub,” kata Afdhal.
Dia berharap Jawa Tengah bisa segera membentuk KDEKS. Dengan adanya komite di daerah, Afdhal percaya ekonomi syariah dapat berjalan lebih baik lagi. (er)
