SEMARANG, koranpelita.co – Kenaikan harga pangan menjadi persoalan yang dikhawatirkan masyarakat ketika pemerintah menaikkan harga BBM.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan antisipasi untuk menghadapi kemungkinan lonjakan harga pangan tersebut, setelah pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM pada 3 September 2022 lalu.
“Masalah inflasi kan kita sudah sejak awal, kita diskusi dengan teman-teman TPID Provinsi Jateng, dengan teman-teman Bank Indonesia, dengan BPS, dan sebagainya. Kalau masalah pangan, sebenarnya ketersediaan di Jawa Tengah cukup. Cuma yang selalu menjadi masalah, biasanya masalah distribusi, ketersediaan di masing-masing daerah,” tutur Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, ditemui seusai menghadiri Pengungkapan Kasus Migas di Polrestabes Semarang, Senin (5/9/2022).
Untuk mengatasi persoalan distribusi, Sumarno membeberkan, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan subsidi transportasi untuk pengiriman bahan-bahan pokok. Tujuannya, agar tidak terjadi disparitas harga yang tinggi, antara daerah yang satu dengan yang lain. Di samping itu, dilakukan pula operasi pasar.
“Ini bicara masalah kerja sama antardaerah. Ada daerah yang ketersediaannya cukup banyak. Untuk membawa ke daerah yang kurang, kan butuh transportasi. Nah kita membantu biaya untuk transportasinya, supaya harga di tempat yang baru tidak berbeda dengan daerah yang posisinya ada surplus komoditas,” terangnya. (red*)
- Belajar Pengelolaan Sampah dan Ketahanan Pangan, Pemkot Tegal Berkunjung ke Yogyakarta - 09/05/2026
- Kasus Perselingkuhan Kepala Unit Bulakamba Perumda Air Minum Tirta Baribis Adalah Kesalahpahaman - 09/05/2026
- Hadiri Seminar Pembiayaan Haji dan Umroh, Wawali Tegal : Masyarakat Harus Bisa Merencanakan Keuangan Sejak Dini - 09/05/2026
