Penggusuran Rumah Bantaran Kali DA Nol Tanpa Kebijakan

 

Bekasi – Penggusuran rumah bantaran kali di Kampung Pisang Batu, Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi diwarnai Isak tangis dan renungan warga yang tidak memiliki tempat tinggal.

Warga yang mengeluhkan proses perobohan rumah tanpa adanya sosialisasi dan pemberitahuan sebelumnya, membuat banyak sejumlah masyarakat shock.

“Jika pembongkaran rumah ini untuk kepentingan normalisasi kali maka dengan terpaksa kami setuju jika harus angkat kaki,” kata Heru

Lanjutnya, warga juga sadar bahwa tanah yang dijadikan tempat tinggal adalah bantaran kali. Kendati demikian, menurutnya seharusnya pemerintah memiliki hati nurani terhadap warga yang kini kehilangan tempat tinggal.

Sejumlah warga meratapi kediaman rumahnya yang hancur dampak penggusuran.

“Sekarang kami bingung harus tinggal dimana, tidak ada kerohiman dalam bentuk apapun yang kami dapat, setidaknya untuk membantu kami mencari tempat tinggal sementara,” keluh Heru.

Pantauan koranpelita.co di lokasi, penggusuran terpampang spanduk bertuliskan Karya Bakti TNI Normalisasi Sungai dan Situ Untuk Mencegah Banjir dan Meluapnya Air di Wilayah DKI Jakarta.

Kedati demikian Kepala Desa Pahlawan Setia Zainal Abidin menyangkan pembongkaran rumah warga yang ada di bantaran kali DA Nol saat ini, pembongkaran tersebut tanpa adanya kebijakan yang memanusiakan manusia.

Pasalnya, dari sejumlah warga yang terkena dampak penggusuran tersebut, tidak satupun yang mendapatkan kebijakan ataupun kerohiman dari Pemerintah Pusat dan atau Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Cisadane (BBWSCC).

“Saya sangat menyayangkan penggusuran ini terjadi tanpa adanya kebijakan serta kerohiman, dimana rasa kemanusian para pejabat Pemerintah Pusat,”ujar Zainal Abidin kepada koranpelita.co Selasa 10-8-2021 dilokasi penggusuran.

Dirinya menegaskan, sebelum pelaksanaan penggusuran tahap ke Dua saat ini, dirinya bersama Rt dan Rw sudah mensosialisasikan kepada sejumlah warga terdampak.

“Sosialisasi itu dilakukan saat sebelum pembongkaran tahap pertama, dan ini pembongkaran sudah tahap ke Dua, tapi memang tidak ada kebijakan ataupun kompensasi kepada warga,”terangnya.

Dirinya berharap, Pemerintah pusat dapat melihat kesedihan warga kami yang terkena dampak saat ini, warga kami tidak menghalangi adanya pembongkaran, namun kebijakan serta kerohiman juga harus dipikirkan oleh Pemerintah Pusat. Tutupnya (Fal)