Pertimbangan JPU Tuntut Abdul Wahid 8 Bulan Penjara

Koran Pelita – Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menyampaikan tuntutan bagi keempat terdakwa perkara pemalsuan di Tamanrahayu, Kecamatan Setu. Jaksa Danang Yudha Prawira menggunakan fakta persidangan sebagai acuan dalam memberikan tuntutan.

Kepada wartawan, Danang mengatakan ada poin-poin yang meringankan tuntutan, dan ada pula yang memberatkan.

“Hal yang meringankan seperti mereka belum pernah dihukum, mereka mengakui kesalahan, mereka menyesali perbuatan mereka. Mereka juga tidak pernah mangkir dalam status tahanan kota,” ucap Danang, Kamis (3/6/2021).

Kemudian, para terdawka belum menikmati hasil kejahatan lantaran akta ikrar wakaf dibatalkan Pengadilan Negeri Agama Cikarang, sehingga tanah tersebut masih sebagaimana klaim saksi pelapor Gunawan.

“Para terdakwa juga telah memberikan uang perdamaian kepada saksi Gunawan sebesar Rp600 juta. Itulah poin yang kami pertimbangkan dalam memberikan tuntutan. Jadi, kita mengacu pada fakta persidangan, baik yang memberatkan atau meringankan,” kata dia.

Jaksa menuntut kepada Abdul Wahid dan Rekan terbukti bersalah membuat surat palsu sesuai dengan Pasal 263 Ayat 1 juncto Pasal 55 dengan 8 bulan penjara dipotong masa penahanan yang dijalani

Para terdakwa juga dibebankan dengan biaya perkara sebesar Rp2.000 atas perkara 285/Pid.B/2020/PN Ckr terdakwa Abdul Wahid dan Ahmad Repai serta 286/Pid.B/2020/PN Ckr terdakwa Irfan Firmansyah dan Supri Adriana.

Sementara itu, Kuasa Hukum Abdul Wahid dan Rekan, Taufik Hidayat Nasution, menjelaskan akan mengajukan klemensi kepada hakim. Agenda penyampaian klemensi kepada hakim diagendakan pada Kamis pekan depan.

“Karena sudah ada perdamaian, akta ikrar wakaf juga sudah dibatalkan oleh Pengadilan Agama,” kata dia.