Jakarta, koranpelita.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dan menahan empat orang tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi suap terkait Pengesahan RAPBD Provinsi Jambi.
Hal itu di sampaikan Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri melalui siaran pers, Kamis (17/06/ 2021).
Menurut Ali Fikri keempat orang tersangka tersebut FR, AEP, WI dan ZA yang semuanya adalah anggota PRD Provinsi Jambi periode 2014-2019.
“Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan empat orang tersangka selama 20 hari pertam. Mulai tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 6 Juli 2021 di Rutan KPK Kav C1 (FR dan AEP) dan Rutan KPK Gedung Merah Putih (WI dan ZA),”beber Fahri.
Keempat orang tersangka ini, kata Fahri. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Perkara ini diawali dengan sebuah kegiatan tangkap tangan pada 28 November 2017,”kata Jubir Penindakan.
Dirinya mengungkapkan bahwa praktek uang “ketok palu” tersebut tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD TA 2018 namun juga terjadi sejak pengesahan RAPBD 2017.
“Kami telahmenetapkan 18 tersangka dan saat ini telah diproses persidangan. Mereka ada Gubernur, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi DPRD, dan pihak swasta,”ujarnya..
Menurut Fahri, kasus ini termasuk salah satu yang terbanyak ditangani KPK. Hal ini tentu saja merupakan sisi yang buruk bagi demokrasi yang sedang berjalan.
“Ini presiden buruk bagi kita. Semestinya kepercayaan rakyat yang diberikan pada para wakilnya di DPR ataupun DPRD tidak disalah gunakan untuk mencari keuntungan pribadi,”tandasnya.
