Tambak Bekasi-Subang Disiapkan, Investasi Capai Rp7 Triliun

Pemerintah mulai mempercepat pengembangan kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang dengan total luas lahan mencapai sekitar 5.533 hektare. Program tersebut diproyeksikan menelan anggaran sekitar Rp7 triliun, menghasilkan produksi perikanan hingga 110 ribu ton, serta menyerap sedikitnya 20 ribu tenaga kerja.

Muara gembong , koranpelita.co — Pemerintah mulai mempercepat pengembangan kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang dengan total luas lahan mencapai sekitar 5.533 hektare. Program tersebut diproyeksikan menelan anggaran sekitar Rp7 triliun, menghasilkan produksi perikanan hingga 110 ribu ton, serta menyerap sedikitnya 20 ribu tenaga kerja.

Dalam pemaparannya, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tb Haeru Rahayu, menjelaskan bahwa pengembangan kawasan tersebut merupakan bagian dari program penataan dan optimalisasi lahan untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, empat kabupaten yang masuk dalam rencana pengembangan memiliki luas sekitar 14.090 hektare. Rinciannya meliputi Kabupaten Bekasi sekitar 4.133 hektare, Subang sekitar 1.400 hektare, Karawang lebih dari 6.000 hektare, serta Indramayu sekitar 2.000 hektare.

Namun, pelaksanaan tahap awal difokuskan di Kabupaten Bekasi dan Subang karena proses administrasi dan pelepasan lahannya dinilai lebih dahulu selesai dibandingkan dua kabupaten lainnya.

BACA JUGA:  Bupati Asep Gandeng MM2100 Bangun Infrastruktur

“Hari ini kita memulai di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang. Prosesnya alhamdulillah lebih awal dibandingkan dua kabupaten yang lain,” ungkap Dirjen Tebe, saat meninjau lokasi tambak di Desa Pantai Harapan, Kecamatan Muaragembong, Rabu (18/11/2026)

Untuk memastikan program berjalan sesuai target, pemerintah tengah menyelesaikan empat tahapan utama.

Pertama, penyelesaian PDSK yang dikawal Sekretaris Daerah bersama jajaran terkait. Kedua, proses sertifikasi lahan melalui koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan Subang.

Ketiga, penyiapan dokumen pelelangan dengan skema design and build. Keempat, penyusunan landasan hukum melalui instruksi bupati agar pelaksanaan program memiliki kepastian dan dukungan regulasi di tingkat daerah.

Untuk kawasan Bekasi dan Subang, total intervensi lahan yang disampaikan mencapai sekitar 5.533 hektare. Kebutuhan anggaran diperkirakan sekitar Rp7 triliun, lebih rendah dibandingkan rencana awal sekitar Rp20 triliun untuk empat kabupaten.

BACA JUGA:  Menkomdigi: Humas Pemerintah Harus Utamakan Akurasi Informasi

Dari pengembangan kedua kawasan tersebut, pemerintah memproyeksikan produksi perikanan hampir mencapai 110 ribu ton. Selain meningkatkan pasokan komoditas perikanan, program ini ditargetkan membuka kesempatan kerja bagi sekitar 20 ribu orang.

Kabupaten Bekasi direncanakan mengembangkan komoditas nila salin, sedangkan Kabupaten Subang akan difokuskan pada budidaya ikan kakap.

Potensi tersebut dinilai dapat memberikan dampak ekonomi berantai bagi masyarakat, mulai dari penyerapan tenaga kerja, aktivitas usaha pendukung, hingga pertumbuhan ekonomi lokal.

Di tengah besarnya rencana pengembangan tambak, aspek lingkungan menjadi salah satu perhatian utama.

Dirjen Tebe menegaskan bahwa tidak seluruh lahan yang dialokasikan akan digunakan untuk kegiatan budidaya. Sebagian kawasan akan tetap dipertahankan dan dikembangkan sebagai area konservasi serta restorasi mangrove.

Dalam pemaparannya disebutkan bahwa sekitar 58 persen kawasan masuk dalam konstruksi pengembangan, sedangkan sekitar 4 persen dialokasikan untuk restorasi. Konservasi mangrove menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir.

BACA JUGA:  Dukung Asta Cita Presiden, Jaksa Agung Lantik Pengurus Aslinmas dan Abpednas se-Provinsi Banten

KKP juga menyatakan bahwa desain teknis kawasan akan ditata secara terintegrasi, mulai dari saluran pemasukan air (intake), tempat penampungan, petakan budidaya, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Dengan demikian, pengembangan tambak diharapkan tidak hanya mengejar target produksi, tetapi juga memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

Pemerintah juga menyampaikan bahwa Presiden mengarahkan agar pembangunan fisik dapat dimulai pada awal Januari 2027.

Untuk mengejar target tersebut, penyelesaian administrasi dan persyaratan pendukung harus dipercepat, termasuk PDSK serta proses pengajuan Letter of Assistance (LOA) dan pemenuhan dokumen pendukung lainnya. (D nu).