Bekasi, koranpelita.co – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Demul) mengapresiasi langkah Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja dalam memperkuat jaminan kesehatan masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang menanggung pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat dinilai sebagai langkah konkret untuk memastikan warga mendapatkan akses pengobatan tanpa terkendala biaya.
Apresiasi tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat menghadiri peluncuran Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Bekasi Tahun 2026 di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Jumat (13/11/2026).
Menurut Dedi, program yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan penguatan dari kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kabupaten Bekasi dinilai telah menerjemahkan kesepakatan tersebut melalui kebijakan pembiayaan BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah.
“Ini menyempurnakan MoU yang dibuat antara gubernur, bupati, dan wali kota untuk memberikan jaminan warga Jawa Barat berobat dengan hanya menggunakan KTP di 86 rumah sakit. Nah, Bupati Bekasi lebih mengonkretkan lagi bahwa bukan hanya menggunakan KTP, seluruh pemilik KTP di Kabupaten Bekasi sudah dijamin pelaksanaan kesehatannya melalui program BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi,” ujar Dedi.
Ia menjelaskan, jaminan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan ketika menghadapi tindakan medis atau kebutuhan pengobatan yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam skema pembiayaan BPJS.
“Tidak semua BPJS meng-cover pengobatan warga. Ada jenis-jenis yang tidak bisa ter-cover, ada batasan yang tidak bisa ter-cover. Itulah makna Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten serta kota menandatangani kesepakatan dengan seluruh rumah sakit yang jumlahnya 86. Artinya, pemerintah memberikan jaminan pengobatan tanpa limit biaya,” tegasnya.
Dedi menekankan, kesepakatan dengan rumah sakit tersebut merupakan upaya memperluas kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan secara menyeluruh. Menurutnya, masyarakat yang membutuhkan penanganan medis harus tetap mendapatkan pelayanan meskipun menghadapi keterbatasan pembiayaan.
“Negara hanya hadir dengan batasan. Negara tidak boleh hadir dalam batasan. Negara harus hadir dalam ketidakterbatasan layanan. Itu prinsip. Untuk itu kita mencoba menerjemahkan prinsip tersebut dalam MoU,” katanya.
Lebih lanjut, Dedi mengingatkan bahwa dukungan pemerintah terhadap masyarakat yang sakit juga perlu memperhatikan kebutuhan di luar tindakan medis. Pasien dengan penyakit yang membutuhkan perawatan berkelanjutan, seperti kemoterapi dan cuci darah, memerlukan dukungan tambahan karena kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk bekerja dan memperoleh penghasilan.
“Orang yang sudah kemoterapi tidak mungkin bisa menghasilkan uang lagi secara sempurna. Orang yang cuci darah itu sudah kehilangan setengah dari pendapatan hidupnya. Negara harus hadir lagi,” ungkapnya.
Di samping jaminan pembiayaan pengobatan, Dedi juga mengajak masyarakat membangun kesadaran menjaga kesehatan melalui pola hidup sehat. Menurutnya, upaya pencegahan penyakit harus dimulai dari kebiasaan individu dalam menjaga pola makan, tidur, minum, serta mengendalikan pikiran dan emosi.
“Yang menjamin kesehatan itu sebenarnya bukan negara, yang menjamin kesehatan itu adalah diri kita sendiri. Orang sehat itu karena dirinya mampu menjaga makanan, pola tidur, pola minum, dan menjaga pikiran serta hatinya untuk tidak setiap hari penuh kebencian,” tuturnya.
Dikatakannya peluncuran UHC Prioritas Kabupaten Bekasi Tahun 2026 menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat. Melalui kebijakan ini, akses pelayanan kesehatan diharapkan semakin mudah dan masyarakat memperoleh kepastian pembiayaan ketika membutuhkan pengobatan.
Dedi menilai, langkah konkret yang dilakukan Bupati Bekasi tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan kehadiran pemerintah yang memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat. Ia berharap komitmen tersebut terus diperkuat agar masyarakat mendapatkan pelayanan pengobatan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Pemerintah memberikan jaminan pengobatan tanpa limit biaya. Negara harus hadir dalam ketidakterbatasan layanan. Itu prinsip,” tegas Dedi. (D.Z).
