Jakarta, Koranpelita.co – Sidang kasus mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Febrie Adriansyah bersama dua orang koleganya yakni Don Ritto dan Nurman Herin hari ini mulai digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Tim jaksa penuntut umum (JPUl) dalam surat dakwaan, khususnya terhadap Febrie mendakwanya saat menjabat Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus turut serta korupsi yaitu memeras Tan Kian dan melakukan tindak pidana pencucian uang.
Terhadap dakwaan tersebut Febrie secara pribadi akan mengajukan perlawanan. Terpisah dari Tim kuasa hukumnya yang seusai sidang justru mempertanyakan tidak dijadikannya Ferry Hongkiriwang alias Ferry Boboho tersangka dalam kasus pemerasan.
“Padahal perannya sangat dominan dan dalam surat dakwaan disebutkan kalau perbuatan pak Febrie dilakukan bersama-sama Ferry. Apakah mungkin orang melakukan perbuatan bersama-sama, tapi tidak dijadikan tersangka,” tegas Febri Diansyah dari Tim kuasa hukum Febrie kepada wartawan seusai sidang.
Apalagi, katanya, yang mengancam Tan Kian akan dijadikan sebagai tersangka kasus Jiwasraya dan meminta uang sebesar Rp55 miliar bukanlah Febrie melainkan Ferry saat bertemu Tan Kian seperti diuraikan Tim JPU dalam surat dakwaan.
“Sementara dalam dakwaan Tim JPU tidak menyebutkan kalau Pak Febrie memerintahkan Ferry atau memaksa Tan Kian,” ungkap Febri seraya menyebutkan tindakan dari Ferry meminta uang adalah inisiatif sendiri dan terbukti telah menikmati dengan mengembalikan uang sebesar Rp5 miliar.
Dalam surat dakwaan yang dibacakan Tim JPU diketuai Sesjampidum Agus Sahat memang diuraikan bahwa perbuatan Febrie memeras Tan Kian dilakukan bersama-sama Ferry Boboho.
Berawal ketika Febrie yang saat itu menjabat Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus sedang menangani kasus PT Asuransi Jiwasraya dengan tersangka Benny Tjokrosaputro dan Tan Kian sebagai rekan bisnis telah juga diperiksa saksi.
Adapun soal dakwaan TPPU, dia menilai Tim JPU menggunakan jurus “sapu jagat” atau gelondongan karena terkait dengan tindak pidana asal kliennya semula didakwa kalau itu benar hanyalah memeras atau melanggar Pasal 12e dengan nilai Rp 55 miliar. “Tapi kemudian seolah-olah menerima gratifikasi melanggar 12B yang tidak didakwakan.”
“Padahal untuk pencucian uang harus jelas tindak pidana asal atau predicate crime-nya. Karena pencucian uang itu adalah follow up crime (tindak pidana lanjutan),” ujarnya. Dalam dakwaan Tim JPU mendakwa Febrie melakukan TPPU total sebesar Rp346 miliar lebih dan 440.990 dolar AS atau sekitar Rp7,9 miliar.
Sidang kasus Febrie dengan kedua koleganya yang didakwa berbeda hanya TPPU akan dilanjutkan Rabu (14/10/2026) pekan depan dengan tahap pembacaan perlawanan dari ketiga terdakwa terhadap surat dakwaan Tim JPU.(yadi)
- Buron Lima Tahun, Terpidana TPPO Wati Sarimin Ditangkap Tim Tabur Kejaksaan di Bandara Soeta - 22/11/2026
- Tak Kompromi, Pemerintah Tindak PT GSL dan PT RAPP karena Berkegiatan Ilegal di dalam Kawasan Hutan - 21/11/2026
- Perdana dan Terobosan Kejaksaan Musnahkan 1.730 Bal Pakaian Bekas Manfaatkan Boiler Mesin PLTU - 19/11/2026



