Bekasi, Koranpelita.co – Program Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Bekasi dipastikan mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) pada tahun ajaran 2026 yang akan berlangsung pada akhir Juni mendatang.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Alamsyah, menyampaikan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Barat 2 yang berlokasi di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat akan menerima peserta didik baru sekaligus menampung siswa Kabupaten Bekasi dari Sekolah Rakyat rintisan yang sebelumnya beroperasi di Kota Bekasi.
“Insya Allah kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada tahun ajaran 2026 di akhir bulan Juni ini. Sesuai kuota yang ditetapkan, Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi akan menerima siswa baru khusus warga Kabupaten Bekasi dan juga siswa Kabupaten Bekasi yang kita titipkan sebelumnya di SR rintisan yang ada di Kota Bekasi,” ujarnya pada Selasa, (09/06/2026).
Alamsyah menyebutkan, untuk kuota Kabupaten Bekasi, SR akan membuka 9 rombongan belajar (rombel) yang terdiri dari tiga rombel tingkat SD, tiga rombel tingkat SMP, dan tiga rombel tingkat SMA. Masing-masing rombel akan diisi 30 siswa sehingga total kuota peserta didik baru tahun 2026 mencapai 270 orang.
“Total kuota untuk calon siswa Kabupaten Bekasi sebanyak 270 siswa yang masing-masing terdiri 90 siswa dari setiap jenjang SD, SMP, dan SMA,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Alamsyah, sebanyak 44 siswa yang merupakan warga Kabupaten Bekasi sebelumnya telah mengikuti pendidikan di SR rintisan Kota Bekasi kemudian akan dialihkan ke SR permanen di Kabupaten Bekasi.
“Jadi pada tahun ini, SR di Kabupaten Bekasi akan menerima siswa baru tahun 2026 maupun siswa dari SR rintisan yang akan dimulai kegiatan pembelajarannya Insya Allah di akhir Juni tahun 2026 ini,” tambahnya.
Alamsyah menegaskan, sasaran utama program tersebut berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem berdasarkan data pemerintah pusat. Adapun proses pendataan calon siswa dilakukan berdasarkan data dari Kemensos yang kemudian diverifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Kepala Dinas Sosial juga memastikan pembangunan fisik sekolah berjalan sesuai rencana. Pemerintah pusat melalui Kantor Staf Presiden (KSP) juga telah melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan.
“Dua minggu lalu KSP sudah melihat langsung kesiapan pembangunan. Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai target sehingga saat tahun ajaran baru dimulai, baik secara fisik maupun sarana prasarana dapat selesai dan siap digunakan secara maksimal,” ungkapnya.
Alamsyah menambahkan, kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Adapun Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi merupakan salah satu dari 6 Sekolah Rakyat yang ada di Provinsi Jawa Barat.
Alamsyah berharap program tersebut diharapkan mampu mencegah anak-anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi sekaligus mencetak generasi yang lebih berkualitas di masa depan.
“Ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya bagi warga yang kurang mampu. Anak-anak yang terkendala biaya pendidikan dapat bersekolah dengan baik dan mudah-mudahan menjadi generasi penerus yang lebih baik di masa mendatang,” tandasnya. (D nu).
