KORANPELITA.CO – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Demak menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Pendopo Kabupaten Demak, Rabu (17/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah kritik dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Demak.
Aksi berlangsung selama kurang lebih satu jam. Massa mahasiswa menyampaikan orasi secara bergantian, menyanyikan lagu-lagu pergerakan, serta membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan. Atribut bendera organisasi turut mewarnai jalannya aksi sebagai simbol gerakan mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Situasi sempat memanas ketika mahasiswa belum mendapatkan kesempatan bertemu langsung dengan Bupati Demak. Massa kemudian melakukan aksi simbolik dengan membakar ban dan membentangkan tulisan bertuliskan “Kantor Ini Disegel” sebagai bentuk desakan agar pemerintah daerah segera merespons aspirasi mereka.
Tidak lama berselang, Bupati Demak dr. Hj. Eisti’anah akhirnya menemui para mahasiswa untuk berdialog secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, PMII Demak menyerahkan rapor evaluasi kritis terhadap kinerja pemerintah daerah sekaligus menyampaikan sejumlah tuntutan yang dinilai penting untuk segera ditindaklanjuti.
Ketua PC PMII Demak, Saihur Rizal mengatakan, evaluasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Evaluasi ini bukan sekadar kritik di atas kertas, melainkan potret kegelisahan masyarakat Demak yang kami suarakan secara langsung. Kami butuh komitmen nyata, bukan janji politis belaka,” ujar Saihur Rizal.
Menurutnya, kepemimpinan daerah harus mampu bergerak lebih cepat, responsif, dan transparan dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Dalam rapor evaluasi tersebut, PMII Demak menyampaikan lima poin utama yang menjadi sorotan.
Pertama, mahasiswa meminta pemerintah daerah menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pelaksanaan seluruh program pemerintah. Menurut PMII, keterbukaan anggaran menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah potensi penyimpangan publik.
Kedua, PMII mendesak percepatan perbaikan infrastruktur dasar, terutama jalan dan drainase di seluruh wilayah Kabupaten Demak. Infrastruktur yang buruk dinilai dapat menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Ketiga, mahasiswa menyoroti persoalan banjir rob dan abrasi yang masih menjadi ancaman bagi wilayah pesisir Demak. Mereka meminta pemerintah menghadirkan solusi jangka panjang melalui program perlindungan kawasan pesisir.
“Masalah rob dan abrasi di pesisir Demak sudah sangat darurat. Masyarakat membutuhkan eksekusi dan solusi nyata, bukan sekadar wacana di meja rapat,” tegas Rizal.
Keempat, PMII meminta Pemerintah Kabupaten Demak segera melakukan normalisasi sungai yang menjadi kewenangan daerah sebagai upaya mengantisipasi banjir musiman.
Kelima, mahasiswa mendorong pemerintah daerah memperkuat penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak. Mereka menilai aturan tersebut penting untuk menjaga identitas Demak sebagai Kota Wali.
“Penegakan Perda Hiburan ini adalah harga mati demi menjaga marwah Demak sebagai Kota Wali. Kami tidak ingin identitas religius daerah ini luntur akibat pembiaran tempat hiburan liar,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Demak dr. Hj. Eisti’anah menyambut baik masukan yang disampaikan mahasiswa. Ia menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan siap bersama-sama mengawal program pembangunan demi kepentingan masyarakat.
“Di Kabupaten Demak tentunya kami terbuka untuk menerima masukan-masukan dari adik-adik mahasiswa PMII. Tadi kami sampaikan untuk sama-sama mengawal. Jika masih ada kekurangan, kami sangat terbuka untuk bersama-sama mengerjakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya di Kabupaten Demak,” ujar Eisti’anah.
Bupati mengakui masih terdapat sejumlah persoalan komunikasi publik yang perlu diperbaiki. Menurutnya, beberapa tuntutan mahasiswa sebenarnya telah mulai dikerjakan pemerintah, namun belum tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat.
“Mungkin media dari Pemkab belum menginformasikan secara jelas, sehingga muncul ketidaktahuan dan pertanyaan. Ini menjadi evaluasi kami untuk seluruh OPD agar lebih aktif menyampaikan apa yang sudah dikerjakan melalui media sosial,” jelasnya.
Di akhir aksi, Bupati Demak menandatangani pernyataan sikap yang disampaikan PMII. Penandatanganan tersebut menjadi komitmen bersama untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Demak.
Aksi PMII Demak pun ditutup dengan dialog antara mahasiswa dan pemerintah daerah, sebagai ruang komunikasi untuk mendorong pembangunan yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Nungky)
