Bandung, Koranpelita.co – Momentum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) Tahun Buku 2025 menjadi ajang konsolidasi sekaligus “alarm” bagi penguatan peran bank daerah dalam mendorong ekonomi riil.
Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, hadir langsung dalam forum strategis yang digelar di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Kehadirannya bersama jajaran Pemkot Bekasi menegaskan posisi daerah sebagai pemegang saham yang tidak sekadar pasif, tetapi aktif mengawal arah kebijakan korporasi.
RUPS yang dipimpin Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti sejumlah isu krusial mulai dari efisiensi operasional hingga optimalisasi fungsi intermediasi perbankan.
Dalam arahannya, Dedi menekankan bahwa Bank BJB tidak boleh sekadar menjadi institusi keuangan administratif, melainkan harus tampil sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
“Efisiensi harus ditekan, biaya operasional harus rasional. Tapi yang lebih penting, penyaluran kredit dan penghimpunan dana masyarakat harus meningkat agar dampaknya terasa langsung,” tegasnya.
Penekanan ini menjadi sinyal kuat bahwa Bank BJB dituntut bertransformasi lebih adaptif di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat.
Di sisi lain, Abdul Harris Bobihoe menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Bank BJB sepanjang tahun buku 2025. Namun, ia juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak ringan, terutama dalam memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, sebagai bank milik daerah, Bank BJB memiliki tanggung jawab moral dan ekonomi untuk hadir lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sektor produktif di Kota Bekasi.
“Kami mengapresiasi capaian yang ada. Tapi ke depan, kami berharap kontribusinya lebih konkret dan menyentuh langsung masyarakat. Peran Bank BJB harus semakin terasa dalam meningkatkan kesejahteraan warga,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan harapan sekaligus dorongan agar Bank BJB tidak hanya berorientasi pada kinerja finansial, tetapi juga dampak sosial-ekonomi.
Kehadiran Pemkot Bekasi dalam RUPS ini juga menjadi bagian dari strategi memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan. Kolaborasi ini dinilai penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan, memperluas akses permodalan, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah. (Hrs).
