Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar LKPJ Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025

Kualatungkal,koranpelita.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD tersebut dipimpin oleh pimpinan DPRD dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, para kepala OPD, serta tamu undangan lainnya. Dalam forum tersebut, masing-masing fraksi DPRD secara bergantian menyampaikan pandangan, saran, serta evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025.

Secara umum, fraksi-fraksi DPRD mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di berbagai sektor, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta peningkatan ekonomi masyarakat. Namun demikian, sejumlah catatan kritis juga disampaikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

BACA JUGA:  Jelang Ke Tanah Suci, Tri Adhianto Jalani Manasik Haji Bersama Istri

Dalam penyampaiannya, salah satu juru bicara fraksi menegaskan bahwa capaian yang telah diraih pemerintah daerah patut diapresiasi, namun masih diperlukan peningkatan di beberapa sektor strategis.

“Fraksi kami menilai kinerja pemerintah daerah sudah menunjukkan progres yang baik, namun masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Selain itu, anggota DPRD lainnya juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menggali potensi PAD, sehingga tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Di bidang pelayanan dasar, fraksi-fraksi DPRD turut memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan dan kesehatan.

BACA JUGA:  Guru Dibully Murid Diskorsing 19 Hari : Potensi Siswa Tidak Naik Kelas

“Peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan harus menjadi prioritas utama, karena ini menyangkut langsung kesejahteraan masyarakat,” kata salah satu anggota DPRD dalam pandangannya.

Tak hanya itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi sorotan penting.

“Kami berharap pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel, sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Fraksi-fraksi DPRD juga mendorong agar pemerintah daerah lebih maksimal dalam merealisasikan program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, serta memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif demi percepatan pembangunan daerah.

Menanggapi hal tersebut, pihak pemerintah daerah melalui perwakilan eksekutif menyatakan akan menjadikan seluruh masukan, kritik, dan saran dari fraksi-fraksi DPRD sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan.

BACA JUGA:  Guru Dibully Murid Diskorsing 19 Hari : Potensi Siswa Tidak Naik Kelas

Rapat paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, sekaligus wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. (kp).