Kota Bekasi, Koranpelita.co — Pemerintah Kota Bekasi menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI, Jihan Fahira, dalam sebuah pertemuan yang tidak sekadar seremonial, tetapi juga menjadi ajang uji efektivitas komunikasi antara pusat dan daerah. Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menyambut langsung kunjungan tersebut di Pendopo Wali Kota, Kamis (02/04/2026).
Di balik suasana hangat dan penuh keakraban, pertemuan ini mengangkat isu yang lebih substantif: sejauh mana aspirasi daerah benar-benar sampai dan diperjuangkan di tingkat pusat.
Abdul Harris Bobihoe menegaskan bahwa komunikasi langsung seperti ini tidak boleh berhenti pada formalitas kunjungan. Menurutnya, Bekasi sebagai daerah penyangga ibu kota menghadapi tekanan pembangunan yang kompleks—mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat.
“Sinergi pusat dan daerah bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak. Tanpa itu, percepatan pembangunan hanya akan menjadi jargon,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar DPD RI tidak hanya menjadi penyalur aspirasi, tetapi mampu mengawal realisasi program secara konkret di lapangan.
Sementara itu, Jihan Fahira menyatakan kunjungan ini merupakan bagian dari mandat konstitusional untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah. Ia menekankan pentingnya melihat langsung kondisi di lapangan agar kebijakan di tingkat pusat tidak terputus dari realitas daerah.
“Kami ingin memastikan suara masyarakat tidak berhenti di meja laporan, tetapi benar-benar diperjuangkan dalam kebijakan nasional,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya membangun sinergi yang tidak hanya bersifat koordinatif, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini menuntut kolaborasi lintas sektor yang lebih solid dan terukur.
Dalam diskusi yang berlangsung, sejumlah isu strategis mengemuka, di antaranya pengembangan infrastruktur perkotaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta upaya mendorong kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika urbanisasi Bekasi.
Pertemuan juga diwarnai dengan pertukaran cinderamata khas daerah, termasuk batik Kota Bekasi dan ikon budaya lokal Bang Bek & Mpok Asih—sebuah simbol bahwa pembangunan tidak hanya soal fisik, tetapi juga identitas daerah.
Kunjungan ini diharapkan menjadi lebih dari sekadar agenda rutin. Publik kini menanti, apakah jalur komunikasi yang telah dibuka ini benar-benar berujung pada kebijakan konkret, atau kembali menjadi catatan aspirasi yang tertunda realisasinya. (D nu).
