Bekasi, koranpelita co – Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengusulkan lima kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Bekasi dalam rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Gedung Kenegaraan Cirebon, Kota Cirebon, Rabu (07/05/2025).
Lima usulan prioritas yang disampaikan mencakup sektor kesehatan, infrastruktur, perumahan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.
Menurut Asep, usulan pertama difokuskan pada penyelesaian tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh Pemprov Jawa Barat sebesar Rp84 miliar untuk tahun 2023 dan 2024. Ia juga meminta agar porsi bantuan keuangan provinsi untuk BPJS tidak dikurangi dari 40 persen menjadi 25 persen.
“Kami berharap bantuan keuangan tetap 40 persen dan tidak dikurangi,” ujarnya.
Usulan kedua menyangkut sektor infrastruktur, yakni pelebaran Jalan Makmun Nawawi dan penanganan perlintasan sebidang di Jalan Lemah Abang yang padat lalu lintas dan penduduk.
“Kami ajukan skema kerja sama, seperti provinsi membebaskan lahan, dan kami membangun jalannya,” kata Asep.
Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) menjadi prioritas ketiga. Pemkab Bekasi mengusulkan sekitar 540 unit Rutilahu dengan masing-masing unit sebesar Rp50 juta. Usulan ini difokuskan pada wilayah permukiman kumuh.
Pada sektor pendidikan, Asep menyoroti kebutuhan Unit Sekolah Baru (USB) jenjang SMA di wilayah padat penduduk seperti Tambun Selatan, Tambun Utara, dan Babelan. Saat ini, jumlah SMA di wilayah tersebut belum mencukupi kebutuhan jumlah penduduk.
“SMA di Tambun Selatan hanya dua, padahal penduduknya mencapai 400 ribu. Kami sudah siapkan lahannya, tinggal dibangun oleh provinsi,” jelasnya.
Prioritas kelima adalah pembangunan rumah sakit tipe B di wilayah selatan Kabupaten Bekasi. Hal ini dinilai penting karena dua rumah sakit daerah yang ada saat ini berada di wilayah utara.
“Lahan sudah kami siapkan, kami berharap bangunan rumah sakit bisa segera direalisasikan,” pungkasnya.
Asep berharap lima usulan tersebut dapat diterima dan menjadi bagian dari RPJPD dan RKPD Provinsi Jawa Barat. (Cla).
