BEKASI, koranpelita.co – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Bekasi langsung lakukan Inspeksi mendadak (sidak-red) terhadap PT. Uniplastindo Interbuana yang telah melakukan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap 35 Karyawannya.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Martina Ningsih menyampaikan, Pihaknya hadir untuk melihat situasi dan kondisi di lapangan (PT. Uniplastindo) guna membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena sudah dilakukan audensi dua kali pertemuan dan sampai sekarang belum ada putusan yang pasti.
“Kami hadir untuk melihat situasi langsung untuk mencari solusi dari 35 Karyawan yang kena PHK dengan pihak managemen. Soalnya ada yang ingin bekerja kembali,”katanya.
BACA JUGA : Gelar Apel Kasatwil 2024, Polri : Wujudkan Keamanan Dalam Negeri
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IV, Surohman. Pihaknya akan membantu memfasilitasi kedua belah pihak hingga sepakat, karena tadi yang dilihat dilapangan Perusahaan Uniplastindo masih berproduksi.
“Kami berharap kepada struktur managemen agar pekerja yang terkena PHK karena faktor efisiensi, bisa di pekerjakan kembali di line yang masih berproduksi di wilayah Bekasi,”ujar Legislator dari Bintang Persatuan Buruh.
Surohman menegaskan kepada pihak manajemen mengevaluasi dan melakukan kajian ulang terkait permasalahan yang sampai saat ini belum ada putusan inkrah.
“Kami Ingatkan pihak manajemen bahwa semua hak-hak pekerja yang saat ini mengalami proses perselisihan pemutusan hubungan kerja wajib dibayarkan. Upah, serta jaminan kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, serta fasilitas air bersih dan listrik itu harus dibayar,”tandas Surohman.
Pantauan media koranpelita.co selesai melakukan sidak di PT Uniplastindo, Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi berlanjut menemui PUK SPAI FSPMI Uniplastindo di tenda perjuangan menyampaikan hasil audiensi pasca pertemuan dengan manajemen PT Uniplasindo yang juga di hadiri oleh Ketua PC SPAI Bekasi Saiful Bahri dan Sekretaris Umum PP SPAI M. Nurfahrozi. Heri Irawan .
