Bekasi, koranpelita.co – Plh Bupati Bekasi Iyan Priyatna menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dan Dinas Kesehatan melakukan kontroling atas kinerja ditiap perangkat daerah dan kecamatan sebagai Liaison Officer (LO) dalam program gerakan Babe/Nyak Asuh Anak Stunting.
Menurut Iyan hal ini penting agar kinerja LO tersebut bisa terlihat. Baik dalam hal penurunan angka stunting maupun pencegahannya.
“Saya akan meminta laporan kepada Dinas Kesehatan maupun DPPKB, sejauh mana tugas LO dari SKPD masing-masing, dalam intervensinya untuk pencegahan Stunting,” ungkapnya usai memimpin Apel Korpri di lingkungan Pemkab Bekasi, di Plaza Pemkab, Cikarang Pusat pada Rabu (19/06/2024).
Kendati dalam penurunan stunting ini, capaian Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah lebih tinggi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat di angka 64,05 persen. Namun tetap membutuhkan kolaborasi antar pihak lainnya untuk menggenjot capaian penurunan hingga diangka 100 persen.
BACA JUGA : Soal PPDB Online, Pemkab Bekasi Tampung Saran dan Aspirasi Masyarakat
Selain itu, dalam beberapa hari ke depan Pemrpov Jabar akan melakukan evaluasi di Kabupaten Bekasi. Karena itu diperlukan data untuk mengukur tingkat capaiannya.
“Makanya kita sedang siap-siap dengan data dan evident-evidentnya, untuk mendukung program itu. Memang kalau dari sisi itu kita capaiannya sudah lebih di atas provinsi. Provinsi masih sekitar 50 persenan kita sudah 64 persen,” jelasnya.
Bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi ini telah dikuatkan dengan adanya SK Bupati Bekasi Nomor HK.02.02/KEP.313-DPPKB/2024 Tentang BAAS LO Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting Kabupaten Bekasi Tahun 2024 yang menugaskan SKPD sebagai LO di masing-masing wilayah yang masih ada angka stuntingnya.
“Makanya itu kita lihat, intervensinya sejauh ini apa saja, kegiatan-kegiatan SKPD di Kecamatan dalam penurunan dan pencegahan stunting,” tandasnya. (D nu).
