Politik

Ketua Forkim Mulyadi : Bawaslu Kota Bekasi Harus Tegak Lurus Jangan Sibuk Mengawasi Jari

Penulis

04/01/2024

Kota Bekasi, koranpelita.co – Kerawanan pelanggaran Pemilu di kota Bekasi semakin tinggi, sehingga potensi terjadinya pelanggaran pemilu semakin besar salah satunya Terkait dugaan politisasi jersey (kustom) sepak bola yang digunakan para Camat di Kota Bekasi, pada saat gelaran pertandingan persahabatan, bahwa, PJ walikota Bekasi Raden Gani diduga melakukan kesepakatan dengan Bank Jabar Banten (BJB) yang dilaksanakan secara diam-diam.

Menyikapi itu, Ketua Forkim (Forum Komunikasi Intelektual Muda), Mulyadi meminta “ Bawaslu harus Tegak Lurus jangan sibuk mengawasi jari Segera tegakkan aturan tanpa pandang bulu”.

Mulyadi menyampaikan jika bawaslu kota Bekasi keberpihakan kepada Pelanggaran Pemilu akan berdampak yaitu tidak percayanya masyarakat kota Bekasi terhadap lembaga pengawas pemilu dan hasil pemilu. Selain itu, kepercayaan publik juga menurun kepada instansi penegak hukum maupun aparatur negara.

Mulyadi juga menilai Kerja-kerja Bawaslu kota Bekasi diduga saat ini hanya formalitas semata tanpa ada penindakan signifikan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kota Bekasi.

“Masih ada waktu bagi Bawaslu kota Bekasi untuk melakukan perbaikan atau pembenahan agar pengawasan berjalan dengan baik sehingga peserta Pemilu senantiasa tertib pada aturan,” ujar Mulyadi.

Mulyadi juga menyampaikan Meskipun tidak tersurat, gerakan politik PJ Walikota Bekasi, secara tersirat mulai terlihat genit dan kegenitannya sudah mulai di artikulasikan oleh aparatur di bawahnya, khususnya para Camat di Kota Bekasi.

“Apa itu maksudnya, para Camat memperlihatkan Jersey bernomor 2 (dua), dan kenapa itu PJ Walikota Bekasi, seperti tutup mata,” kata Mulyadi.

Sebagaimana diketahui, ASN di tahun politik ini, menurut Mulyadi dalam berFotopun di atur.

“Ini secara terang terangan berFoto secara kompak memperlihatkan nomor 2 (dua), makanya wajar pada masa peralihan dari Walikota ke PJ Walikota diduga banyak PNS yang berani bermain politik, PJ. Walikota Bekasi tidak menindaknya,” papar Mulyadi.

Lebih lanjut, Mulyadi menandaskan, sikap diam dan tidak adanya ketegasan PJ Walikota Bekasi selama ini, menandakan PJ Walikota Bekasi diduga jelas mempunyai misi politik ketika hajat pilpres tinggal dalam hitungan hari.

“Padahal PJ. Walikota Bekasi selaku ASN pejabat di Kemendagri yang ditunjuk, harusnya netral ini malah mulai genit. Kami dapat informasi kok, PJ Walikota bersama beberapa Kepala OPD mulai intens melakukan pertemuan dengan dalih penguatan birokrasi di luar Kota Bekasi, dan ternyata diduga hasilnya itu PJ mulai mengarahkan pejabat di bawah untuk mengkampanyekan salah satu Capres,” tegas Mulyadi. (Ane).