Artikel ini dibuat oleh Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu
KORANPELITA.CO – Tanggal 29 Juli lalu, Presiden Jokowi bertemu dengan Xi Jinping, Presiden RRC. Dari pertemuan itu di sepakati China akan memberi investasi Rp 175 Triliun.
Jokowi dan Xi Jinping sepakati 8 poin kerjasama. Presiden Jokowi juga serahkan desain IKN ke China. Desain Ibu Kota Negara baru akan dikerjakan oleh China.
Menjadi pertanyaan, apakah memangnya harus demikian? Mengundang investasi dan investor China dan desain Ibu Kota Negara diserahkan ke Asing? (China).
Apalagi Jokowi sebelumnya telah terbitkan HGU 190 Tahun untuk kelola tanah di republik ini. Dari sisi kedaulatan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini sangat berbahaya.
Jokowi telah menggadaikan Kedaulatan Negara kepada pihak Asing (China) dengan memberi HGU selama 190 tahun.
Hongkong di kuasai China setelah kalah “perang Candu” antara Inggris vs China. China kalah dan Hongkong di kuasai Inggris selama 100 tahun setelah itu baru Hongkong di ambil kembali oleh China.
Kini secara resmi Jokowi terbitkan HGU 190 tahun ke Asing (China) apakah desain Ibu Kota Negara diserahkan ke China dan Hak Pakai IKN 160 tahun.
Merdeka baru 78 tahun tetapi Jokowi mau mengundang penjajah baru untuk kuasai tanah RI 190 tahun dan Ibu Kota Negara 160 tahun.
Mendung dan kabut tebal menggelayut di negeri ini. Menjelang Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2023 tahun, menandai 78 tahun kemerdekaan. Presiden Jokowi membawa penjajah baru di negeri ini.
Tindakan Jokowi ini dapat dianggap kejahatan terhadap negara dan kejahatan terhadap kemerdekaan.
Bisa jadi dengan langkah ini Jokowi yang sisa masa jabatannya tinggal menghitung bulan ini akan serahkan negeri ini secara sukarela demi meraih investasi ke China. Dan Indonesia dapat menjadi bagian dari China.
Di sini kesalahan dan kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi terhadap negara ini. Jokowi bukan saja menggadaikan kedaulatan negara. Tapi telah menyerahkan ke China dengan murah. Hanya dengan iming-iming investasi Rp 175 Triliun, wilayah dan Kedaulatan negara dan Ibukota Negara diserahkan ke China.
Langkah Jokowi ini dapat membenarkan: suara kritis selama ini yang bilang di bawah rezim Jokowi Indonesia makin lama menjadi Indochina.
Ya Indonesia kini telah diserahkan oleh Jokowi ke China.
Politik ekspansi China di Laut Natuna Utara, sikap Beijing terhadap Taiwan dan ekspansi China di Kepulauan Solomon sangat tidak menutup kemungkinan di bawah Jokowi Indonesia memang benar-benar di bawah “Kolonisasi China”.
Sikap politik investasi Jokowi ini, dapat dicurigai sebagai Proxy China. Dalam perluasan strategi BRI-Belt and Road Iniciative yang di ubah China dari OBOR, One Belt, One Road.
Dan Indonesia dapat diambil alih China, jika investasi China gagal. Sebagai kegagalan Investasi China di sejumlah negara Afrika dan Asia.
Bisa jadi, untuk mengamankan dan melindungi kepentingan investasinya, China dapat memaksa Indonesia untuk menjadi pangkalan militernya.
Merespon politik investasi Jokowi dengan China ini pantas saja kalau Rocky Gerung menilai tindakan Presiden Joko Widodo sebagai tindakan “Bajingan – Tolol”.
Mana ada negara di dunia ini yang menyerahkan kedaulatan negaranya ke bangsa lain dengan murah meriah.
Hanya pemimpin bajingan – tolol dan bodoh saja yang mau dijadikan proxy asing untuk kuasai bangsanya.
Dengan langkah dan tindakan Presiden Jokowi terhadap rencana investasi China yang langgar kedaulatan negara itu, MPR sudah dapat bersidang untuk memakzulkannya.
Margonda Raya – Depok: 3 Agustus 2023. (***)
- HUT TNI ke-79, Berbeda Citra Positif di “Alam Nyata” dengan Komentar di “Jagad Maya” - 06/10/2024
- Ditpolair Baharkam Polri Amankan Pelaku Penyelundupan Ratusan Ribu Baby Lobster Senilai Rp 32,8 M - 04/10/2024
- Polda Jateng Berhasil Tangkap Tiga Orang Debt Collector Yang Resahkan Masyarakat - 03/10/2024
