KORANPELITA.CO – Barangkali usia menteri Luhut semakin tua tetapi dia buta tupoksinya sebagai menteri. Hal ini yang dikatakan oleh pakar politik, Jerry Massie, kepada redaksi koranpelita.co melalui sambungan selulernya, Jakarta, Minggu (11/6/2023).
Pernyataan ‘Luhut ingin mengaudit LSM’ dikatakannya pada sidang kasus dugaan pencemaran nama baik, dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menghadirkan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai saksi.
“Inilah kalau manajerial bobrok dan buruk dalam suatu pekerjaan, selain asal bunyi, juga tak paham soal ‘job description’ masing-masing kemernterian,” kata lulusan Doktor dari Amerika ini.
“Luhut berencana mengaudit dana LSM, kan kelihatan sekali kebodohan dia. Ini sudah di luar ranah dan domain dia sebagai Menko Maritim dan Investasi,” pungkasnya.
Lanjut Direktur P3S, Jerry mengatakan, memang cocoknya Luhut sebagai perdana menteri, semua urusan menteri beliau mau take over alias alias ambil alih.
“Kalau dana LSM yang berhak mengaudit selain PPATK dan BPK adalah Kementerian Keuangan. Bukannya LBP yang akan audit. Memangnya dia seorang auditor atau mantan perwira TNI,” bebernya.
Secara prsikologis ini memang jawaban agak frustasi Luhut di pengadilan terkait kasus Haris Azhar. “Tapi jujur aja saya salut dengan keberanian Haris Azhar yang membawa Luhut ke pengadilan sebagai saksi, mantab !,” tegasnya.
Jerry berharap persidangan dapat berjalan dengan baik, lancar dan kebenaran dapat terkuak.
“Saya berharap hakim jujur, bersih dan adil dalam proses pengadilan yang melibatkan Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti dan Luhut Binsar Pandjaitan agar kebenaran dapat terkuak,” paparnya.
Di penghujung percakapan singkat dengan awak media, Jerry sekali lagi menuturkan bahwa pernyataannya ‘dia akan mengaudit LSM’ ini sangat di luar nalar. Apakah dia seorang menteri tak paham soal urusan audit-mengaudit.
“Jangan sampai publik pertanyakan 110 juta data pemilu ditunda versi LBP, yang saya kira sejak awal hanya rekayasa,” pintanya.
“Kalau tak benar ini namanya pembohongan publik. Bisa saja masyarakat menanyaka hal tersebut,” tutupnya. (red1)
