KORANPELITA.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah gunakan powernya secara terang-terangan dan lugas dukung capres PDI Perjuangan baik sebelum pengumumanya oleh Ketum PDI Perjuangan maupun setelahnya.
Tindakan ini tentunya telah mencoreng wajah kekuasaan dan pemerintahan menjadi wajah partisan jika meletakkan Jokowi juga sebagai kepala negara.
“Sebagai kepala negara Jokowi harus menjaga netralitas dan tidak keberpihakan pada capres tertentu. Karena sikap keberpihakan itu melanggar sumpah dan janji jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan,” kata Muslim Arbi Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu, melalui selulernya, Depok, Kamis (10/05/2023).
Sikap pemihakan Jokowi terhadap Ganjar Pranowo sebagai capres PDI Perjuangan bukan basa-basi tapi terang benderang. Jokowi terlihat mempersiapkan Ganjar sebagai putera mahkota penggantinya.
“Ini menyalahi Undang-Undang Pemilu no 7 tahun 2017 mengamanatkan hanya partai politik dan gabungan partai politik yang mengusulkan calon presiden (capres). Jabatan Jokowi bukan ketua Umum Partai dan bukan koordinator gabungan partai- partai. Jadi tidak dibenarkan dia mencampuri penunjukan capres dari partai mana pun. Apalagi setelah ditetapkannya Ganjar sebagai capres dari PDIP oleh ketua umumnya Megawati,” paparnya.
Diketahui sebelumnya Jokowi telah menggelar pertemuan di istana dengan mengundang sejumlah Ketua Umum Parpol diantaranya Megawati (PDI Perjuangan), Prabowo (Gerindra), Airlangga (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN) dan Mardiono (PLt. Ketum PPP) juga Muhaimin Iskandar (PKB).
Dalam kesempatan tersebut Jokowi tidak mengundang Partai Nasdem yang dipimpin Surya Paloh. Meski di bantah dan disanggah sana-sini bahwa itu bukan pertemuan politik tetapi dengan hanya mengundang enam Ketum Parpol saja tak dapat di bantah itu merupakan pertemuan politik.
“Tanggal 2 Mei lalu, Jokowi mengundang para Ketua Umum partai Non Nasdem. Lalu tanggal 5 Mei Luhut bertemu dengan Surya Paloh di Wisma Antara. Sulit di bantah pertemuan itu bukan pertemuan politik. Karena Luhut masih menjabat Menko Marvest sedangkan Surya Paloh adalah Ketua Umum Nasdem,” ungkap Muslim.
“Publik menafsirkan pertemuan Luhut-Suraya Paloh untuk meredam Nasdem yang ketua umumnya tidak di undang ke istana oleh Jokowi. Pikiran saya pertemuan itu alih-alih untuk mengobati luka Nasdem yang telah dipinggirkan oleh istana,” terangnya.
Masih kata Muslim, dia mengatakan bahwa publik juga membaca akibat telah dicapreskannya Anies Baswedan mantan menteri Jokowi dan mantan Gubernur DKI. Nampaknya seolah-olah Surya Paloh (Partai Nasdem) telah menyakiti Jokowi.
“Ya bisa saja seolah-olah Nasdem menyakiti hati Jokowi. Anies yang dahulu di buang Jokowi dari Kabinetnya dari jabatan Mendikbud, lalu kemudian Anies berhasil memenangkan Pilgub DKI mengalahkan Ahok-Djarot yang di dukung Jokowi dan PDIP,” tekannya.
“Tapi menurut saya kenapa saat ini Anies di capreskan oleh Nasdem. Nampaknya sakit hati Jokowi terhadap Surya Paloh tak terperihkan. Bahkan ada isu Nasdem mau di gusur dari Kabinet. Meski dalam pertemuan Surya Paloh-Luhut itu menegaskan Partai Nasdem masih berada di dalam kabinet Jokowi,” ucapnya lagi.
Jika menghitung efektivitas pemerintahan Jokowi yang tersisa 10 bulan ini keberadaan Nasdem di pemerintahan pun sudah tidak efektif lagi.
“Prediksi saya memang Nasdem mau serius usung Anies Baswedan sebagai Capres di 2024 bersama Demokrat dan PKS. Di mana Demokrat dan PKS berada di luar pemerintahan. Sebaiknya Nasdem pun ambil langkah efektif di luar pemerintahan. Mundur saja dari Kabinet agar bisa maksimal konsentrasi kerja politiknya memenangkan pasangan Capres- Cawapresnya. Toh posisi Nasdem di Pemerintah pun tidak memberikan manfaat apa-apa. Jika partai dan kadernya masih di pemerintahan tapi Ketua Umumnya sudah dianggap tidak ada dan tidak di gubris, buat apa lagi gabung di kabinet,” ujar Muslim.
Dipenghujung wawancara singkat ini, Muslim kembali mengingatkan dan mengharapkan Nasdem harus menjaga wibawa partai. “Demi menegakkan wibawa ketua umum dan wibawa partai sebaiknya Nasdem mundur saja dari kabinet. Itu lebih terhormat dan lebih mulia. Karena menjaga marwah dan martabat Sura Paloh sebagai Ketua Umum sama dengan menjaga marwah dan martabat partai,” bebernya.
Lanjut Muslim, Nasdem maksimalkan saja kerjanya di sisa waktu 10 bulan kedepan di luar pemerintahan. Akan banyak bisa melakukan kontrol yang efektif di parlemen maupun di publik melalui kekuatan media yang dimiliki (red: Metro TV).
“Terus terang aja ya, publik akan sangat antusias menunggu keputusan Nasdem untuk ambil langkah perubahan yang efektif. Dengan tidak bermain di dua kaki, satu kaki di pemerintahan dan di kaki lain upaya siapkan capresnya gantikan Jokowi. Langkah politik Nasdem untuk perubahan menuju perbaikan Indonesia ke depan sangat dinantikan bangsa ini,” tutupnya. (red1)
