KORANPELITA.CO – Sempat viralnya ucapan dari Denny Indrayana terkait akan dilakukannya sistem pileg tertutup, Presiden Jokowi diminta tegas menolak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Dr. Jerry Massie, MA., PhD., menilai Jokowi punya andil memastikan sistem demokrasi Indonesia berjalan sesuai amanat UUD 1945.
“Presiden harusnya bersuara menolak sistem proporsional tertutup,” ujar Jerry melalui saluran teleponnya, Jakarta, Rabu (31/05/2023).
Dalam Pasal 22E ayat (1) mengamanatkan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
“Seandainya sistem pileg jadi tertutup, ini akan mengacaukan tahapan pemilu,” terang Jerry.
Doktor komunikasi politik lulusan America Global University ini menyebutkan contoh tahapan pemilu yang terganggu adalah verifikasi bakal calon anggota legislatif (bacaleg).
“Parpol bakal mengubah nama-nama bacaleg apabila sistem proporsional berlaku, sehingga tahapan verifikasi diulang,” katanya lagi.
“Jokowi tidak konsisten membangun demokrasi Indonesia, karena lebih mementingkan negosiasi capres-cawapres dengan parpol, ketimbang bersikap menolak sistem pileg tertutup. Partai politik di parlemen bisa melawan,” tandasnya. (red1)
