Ganjar Seharusnya Mundur Dari Jabatan Gubernur Jateng, Bawaslu Harus Netral

Ganjar Pranowo (kiri) bersama Presiden Jokowi.

KORANPELITA.CO – Gubernur Jawa Tengah, yang juga bacapres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mulai bergerilya ke mana-mana.  Beberapa pekan lalu sempat lari pagi dan jogging di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Surabaya hingga Jember, Jawa Timur.

Namun hingga saat ini Ganjar Pranowo masih melekat statusnya sebagai pejabat negara atau pejabat publik, yakni Gubernur Jawa Tengah.

Menurut Direktur P3S Dr. Jerry, M.A., PhD.,  Ganjar Pranowo seyogyanya mundur sebagai Gubernur dan silahkan saja kampanye dan safari politik.

“ Memang ajaran yang salah diterapkan Jokowi yakni ‘no netral and no justice’ (tidak netral dan tidak adil) terus dijalankan.  Alasannya selain Jokowi secara gamblang meng-endorse langsung Ganjar hingga jadi sebagai makelar politik Ganjar,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (09/05/2023).

BACA JUGA:  Gubernur Banten Komitmen Perkuat Integritas ASN Pemprov Banten

“Memang sistem demokrasi yang kita bangun rusak di tangan Jokowi. Sejatinya, dia merawat dan menjaganya, malah justru dia yang bikin hancur. Saya yakin indeks demokrasi kita akan jeblok lantaran ulah Jokowi,” tegas Jerry.

“ Presiden saya pikir buta soal cawe-cawe, padahal dia sempat melontarkan pendapatnya yang mana pilpres urusan parpol. Bagi saya Jokowi jauh dari seorang negarawan. Dia gagal dalam membangun demokrasi yang baik tapi berhasil dalam membangun pencitraan politi,” ungkapnya.

Jerry menyebut, sebetulnya niat Jokowi mau 3 periode atau masa jabatan diperpanjang, tapi semua buyar lantaran mayoritas publik menolak dan ini juga peran besar civil society yang secara lantang menentang upaya perpanjangan masa jabatan.

BACA JUGA:  Bupati Tangerang Lantik 486 PNS Jabatan Fungsional

“ Bawaslu harus netral dan kalau ada pelanggaran dari calon-calon maka harus ada tindakan tegas. Kan ada UU Pemilu jadi bisa dipakai untuk menganulir seorang capres,” tutupnya. (red1)