JAKARTA, koranpelita.co – Menyikapi viralnya kasus yang menyeret pejabat ‘Dirjen Pajak’, seakan semakin menambah deretan penilaian dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Setelah menyandang menteri yang membuat Indonesia berhutang cukup besar, kini disorot atas ketidakmampuan menjaga integritas kementerian yang dipimpinnya.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, mengungkapkan jika melihat track record-nya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani sudah sangat cocok untuk jadi menteri.
“Sri Mulyani cocoknya jadi Menteri Urusan Utang, bukan jadi Menteri Keuangan. Karena selama ini perekonomian Indonesia kan terpuruk. Utang menggelembung. Hasil pembangunan dijual rugi. Kalau dibandingkan dengan ASEAN 3 jelas kan, perbandingannya. Semua yang disampaikan Sri Mulyani itu kan hanya asal Presiden Senang,” kata Jerry, Rabu (1/3/2023).
Bahkan Jerry menegaskan bahwa dengan adanya perbandingan dengan ASEAN 3 pada tahun 2021, bisa saja keterangan pernyataan bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi signifikan digolongkan sebagai ‘hoaks’.
“Jadi status hoaks dan status ngibul ini sekarang merajalela di Indonesia. Sepertinya, spirit dusta. Pemimpin kita banyak sekali menyebar informasi dusta, yang tidak sesuai fakta,” bebernya.
Ia juga menyampaikan agar pemerintah mempertimbangkan untuk mendirikan suatu kementerian yang khusus menangani utang negara.
“Jadi jika mereka berhutang di masa jabatannya, maka sebelum masa jabatannya, utang negara itu juga harus sudah selesai oleh mereka. Artinya, bikin kebijakan, ya berani juga bikin cara penyelesaiannya,” pungkasnya.
Jerry menegaskan jangan sampai dibiarkan, kebijakan pejabat, alih-alih menguntungkan negara, malah lebih menguntungkan dirinya sendiri atau kelompoknya.
“Kan sudah banyak contohnya, undang-undang yang asal jadi, kebijakan maju mundur, kebijakan plin-plan. Pemimpin sekarang itu tidak menggunakan akal sehat, hanya menggunakan mulut saja,” tandasnya.
Adapun data perbandingan yang dimaksud adalah perbandingan pertumbuhan GDP, tax revenue ratio to GDP dan neraca pembayaran antara Indonesia dengan Malaysia, Vietnam dan Filipina.
Untuk pertumbuhan GDP, dengan angka 5 persen, Indonesia berada di bawah Filipina 7,2 persen, Vietnam 8 persen dan Malaysia 14 persen.
Sementara untuk Tax Revenue Ratik to GDP, Indonesia mencatat angka 9,1 persen, di bawah Vietnam 12,9 persen, Malaysia 13 persen dan Filipina 16,1 persen.
Dan untuk Neraca Pembayaran, dengan status defisit 1,3 miliar Dollar, Indonesia berada di bawah Filipina yang mencatat surplus 600 juta Dollar, Vietnam surplus 1,5 miliar Dollar dan Malaysia surplus 3,4 miliar Dollar. (red1)
