JAKARTA, koranpelita.co – Depo milik Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, terbakar pada Jumat (03/03) lalu. Tampak api yang bersumber dari pipa bbm di kompleks tersebut membumbung tinggi hingga menyebabkan rumah-rumah warga di sekitar Jalan Tanah Merah Bawah RT 12/ RW 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, terlahap si jago merah.
Saat ini isu liar terkait masalah lahan ‘warga Tanah Merah’ usai peristiwa Kebakaran Depo Plumpang Koja, Jakarta Utara terus berkembang. Namun, disisi lain, petinggi PT. Pertamina Persero seakan-akan bebas dari sejumlah tanggung jawab.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai, tragedi kebakaran Depo Pertamina di Plumpang telah dipolitisasi oleh sejumlah pihak.
Ia melihat, publik kini malah diwarnai dengan informasi tentang pemberian lahan pemukiman, seolah-olah warga yang disalahkan dengan adanya kejadian kebakaran tersebut.
Jika berbicara soal pemberian lahan kependudukan di ‘Tanah Merah’, Jerry melihat ada suatu yang janggal karena tiba-tiba menggiring ke sosok yang baru saja hengkang dari jabatan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan.
“Politik kambing hitam mulai dimainkan,” ujar Jerry melalui keterangannya, Kamis (09/03/2023) malam.
Padahal, lanjutnya, penyebab masalah lahan itu, dimulai dari Joko Widodo saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, yang memberikan lahan pada ‘warga Tanah Merah’ dan menjanjikan pemberian KTP.
“Anies itu hanya melanjutkan menerbitkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pada saat jadi gubernur,” tekannya.
Terlepas dari unsur politik yang berkembang, doktor komunikasi politik jebolan America Global University ini memandang, pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas tragedi kebakaran Plumpang adalah Pertamina.
“Depo Plumpang sudah dua kali kebakaran sejak pertama terjadi pada tahun 2009. Ditambah, 4 depo dan kilang minyak Pertamina yang juga terbakar di daerah yang lain, semua itu tanggung jawab mereka (Pertamina), karena tak becus soal safety asset,” tandasnya. (Red1)
