SEMARANG, koranpelita.co – Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto memberikan bantuan dana siap pakai (DSP) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penanganan darurat bencana banjir. Total bantuan sebesar Rp 4,25 miliar.
Bantuan untuk penanganan darurat ini diberikan kepada 13 wilayah administrasi tingkat kabupaten dan kota, dengan total Rp 3,25 miliar. Masing-masing wilayah mendapatkan bantuan sebesar Rp250 juta. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan bantuan sebesar Rp 1 miliar. Bantuan tersebut untuk mendukung operasional penanganan darurat di wilayah terdampak di Jawa Tengah.
Dalam kesempatan yang sama, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik dengan total senilai Rp 1,5 miliar kepada wilayah terdampak, dengan rincian Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes masing-masing Rp 100 juta. Selanjutnya masing-masing Rp 150 juta untuk Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Terakhir sebesar Rp 200 juta untuk Kota Semarang yang memiliki dampak paling luas.
Letjen TNI Suharyanto kembali mengingatkan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah. Hal tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah saat melakukan rapat koordinasi penanganan banjir wilayah Jawa Tengah, Senin (02/01/2023).
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah, masyarakat yang sudah menderita harus segera kita penuhi kebutuhan dasarnya,” tegas Suharyanto, Senin (02/01/2023) di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir di Provinsi Jawa Tengah.
Suharyanto mengimbau agar segera didirikan pos komando tanggap darurat dan disiapkan pos pengungsian yang layak disertai dengan dapur lapangan dan fasilitas kesehatan yang memadai.
Dirinya juga mengatakan, pada saat tanggap darurat bencana pemimpin daerah otomatis menjadi komandan penanganan darurat.
Kepala BNPB juga meminta kepada Pemerintah Provini Jawa Tengah untuk menjadikan kejadian bencana kali ini sebagai momentum untuk melakukan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik lagi kedepannya.
Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, yang juga hadir dalam kegiatan ini menyampaikan, bahwa puncak musim hujan di Provinsi Jawa Tengah akan terjadi pada bulan Januari hingga Februari 2023. Selain hujan, wilayah Jateng juga berpotensi mengalami gelombang tinggi dan angin.
Sementara itu, terkait potensi hujan lebat, Sejak Minggu (01/01/2023), BNPB bersama BMKG telah mengoperasikan 1 pesawat Casa TNI untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) di wilayah Jawa Tengah. Dengan dilakukannya TMC, upaya ini diharapkan dapat mengurangi intensitas hujan yang turun.
“Garam akan ditabur di atas Laut jawa sehingga awan-awan dipaksa “menurunkan” hujannya sebelum memasuki wilayah Jawa Tengah. Kita memang tidak bisa mencegah, namun harapannya dapat mengurangi intensitas hujan yang tadinya lebat menjadi sedang, dan sedang menjadi ringan,” jelas Dwikorita.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan BNPB, khususnya bantuan TMC.
Kepala BNPB bersama Gubernur Jawa Tengah dan Kepala BMKG juga berkesempatan untuk meninjau langsung dapur umum di Taman Brotojoyo, Desa Sentoso, Kecamatan Semarang Utara. Dalam satu hari dapur umum dapat membuat 1.500 nasi bungkus yang akan dibagikan kepada warga terdampak banjir di Kota Semarang.
Tinjauan selanjutnya dilakukan di Stasiun Kereta Api Tawang, dimana stasiun tersebut sempat terendam saat banjir melanda Kota Semarang pada Sabtu (31/12/2022) lalu.
Turut hadir juga dalam rapat dan kunjungan tersebut diantaranya Ketua DPRD Jawa Tengah, Pangdam IV Diponegoro, Kapolda Jawa Tengah, Danlanal Jawa Tengah, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Bupati/Walikota se-Jawa Tengah, dan Kalaksa BPBD se-Jawa Tengah. (er)
