Jakarta, koranpelita.co-Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD menyebut demokrasi di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan demokrasi di Tanah Air cenderung tidak sehat.
“Bagaimana keadaan demokrasi kita sekarang? Demokrasi kita sekarang tidak sehat, tidak sedang baik-baik saja,” kata Mahfud dikutip dari siaran YouTube KAHMI Nasional pada Senin (19/9/2022).
Mahfud MD pun mengungkapkan indikator yang menjadikan demokrasi di Indonesia tidak sehat.
Menurut dia, hal tersebut tercermin dari pemilihan pimpinan kepala daerah yang sebagian besar dipilih karena uang.
Mahfud mengatakan jumlah kepala daerah yang terpilih karena cukong pun cukup besar, yakni mencapai 92 persen.
“Saya katakan pimpinan-pimpinan daerah yang terpilih saya dulu nyebut 92 persen itu karena cukong, karena uang,” ucap Mahfud yang memberikan sambutan di malam puncak HUT KAHMI ke-56 pada 17 September 2022.
Adapun perhitungan 92 persen itu didapatkan berdasarkan hasil penelitian simulasi bersama Lembaga Swadaya Masyarakat.
Selain data yang didapat dari LSM, Mahfud MD juga mengutip hasil dari perhitungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut ada 84 persen kepala daerah terpilih karena cukong.
“Kalau hitungan KPK 84 persen kepala daerah itu terpilih karena cukong, 84 persen itu angka dari KPK, hitungan KPK,” ujar Mahfud.
“Demokrasi kita tak sehat, demokrasi jual beli,” katanya.
Menkopolhukam Mahfud MD dalam Rakornas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Adapun perhitungan 92 persen itu didapatkan berdasarkan hasil penelitian simulasi bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Selain data yang didapat dari LSM, Mahfud MD juga mengutip hasil dari perhitungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut ada 84 persen kepala daerah terpilih karena cukong.
“Kalau hitungan KPK 84 persen kepala daerah itu terpilih karena cukong, 84 persen itu angka dari KPK, hitungan KPK,” ujar Mahfud.
“Demokrasi kita tak sehat, demokrasi jual beli.”
Karena sebab itulah, Mahfud MD kembali mengingatkan kepada semua pihak untuk jujur dalam berpolitik. Pasalnya, kata Mahfud, jabatan yang diraih dengan cara curang tidak akan membuat hidup tenang.
“Enggak akan pernah membuat kamu hidup nyaman kalau kamu memperoleh sesuatu dengan cara tidak benar,” tutur Mahfud.
“Tidur enggak nyenyak. Kalau sudah pensiun cari pengawal, kalau sudah enggak punya chanel ketangkep juga. Pas punya chanel aman, sesudah tidak dikorbankan oleh temannya sendiri, itulah permainan.”
Pengamat politik dari FISIP Universitas Lampung mengamini pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD tersebut.
“Hal itu sudah menjadi realitas di masyarakat. Bahkan ada adagium bahwa pemilu atau pilkada itu mahal,” kata Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, Darmawan Purba, Senin, 19 September 2022.
Pun untuk kalah butuh biaya yang besar, apalagi mau menang,” lanjut dia.
Dunia usaha yang seharusnya tidak masuk dalam arena kontestasi politik, kata dia, justru menjadi investor politik untuk mendapatkan kemudahan perizinan bagi usahanya.
“Bukan rahasia lagi ketika para politisi ingin naik level membutuhkan dana besar. Akhirnya mencari dukungan finansial ke investor politik,” ujar dia.
Darmawan Purba menyampaikan ‘perselingkuhan’ dunia usaha dan dunia politik ini bermuara pada oligarki dalam menentukan nasib demokrasi Indonesia.
“Kedaulatan di tangan rakyat itu menjadi pudar atau semu,” kata dia. (zis/dari berbagai sumber)
