Bekasi, koranpelita.co – Pemerintah Kabupaten Bekasi memberi perhatian penuh dalam penanganan angka kemiskinan maupun stunting, dengan meningkatkan koordinasi antara satuan perangkat daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi Dedi Supriyadi mengungkapkan, terkait dengan data kemiskinan ekstrim, secara keseluruhan provinsi Jawa Barat menurun dibandingkan tahun kemarin. Hanya saja ada sedikit peningkatan di beberapa kota dan kabupaten.
BACA JUGA : Dinkes Kota Bekasi, Laporan Covid 19, Update Pertanggal 10 April 2022
“Tentunya ini harus kita verifikasi dan validasi lagi data -datanya, khususnya di Kabupaten Bekasi, kita sudah memberikan arahan kepada dinas-dinas terkait, untuk di cek bersama Badan Pusat Statistik (BPS), baik itu masalah kemiskinan ekstrim maupun stunting,” kata Sekda Dedy Supriyadi, usai mengikuti rapat koordinasi terkait kemiskinan ekstrim dan stunting, secara virtual, di Command Center Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Senin (11/04/2022).
Selain itu, Dedy menyebutkan, pihaknya akan melakukan intervensi terhadap program pemerintah agar dapat berjalan secara optimal.
BACA JUGA : Wakil Sekjen PA 212 Nilai de Armando Kena Sumpahnya Sendiri
“Ya, kami bersama dinas terkait dan BPS, akan melakukan intervensi program terhadap data kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Bekasi agar angkanya semakin menurun,” terangnya.
Lebih lanjut, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi, Jaoharul Alam menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPS Jawa Barat sebagai upaya penyediaan data terintegrasi yang berkaitan dengan permasalahan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi.
“Sesuai arahan dari Sekda Kabupaten Bekasi, Diskominfosantik akan berkordinasi dengan BPS terkait penyediaan data yang berkaitan dengan masalah kemiskinan ekstrem ini,” kata Jaoharul.
BACA JUGA : Teriakan Ini Terdengar Sebelum Ade Armando Dikeroyok Massa
Data tersebut, kata Jouharul Alam, akan menjadi rujukan bagi dinas-dinas terkait untuk menindaklanjuti melalui kebijakan program di masing-masing dinas untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem.
“Jadi dari data tersebut, tindak lanjutnya tetap ada di dinas terkait. Misalnya, peningkatan derajat kesehatan maka ranahnya ada di Dinas Kesehatan atau yang berkaitan langsung dengan masalah tersebut, seperti Dinas Sosial dan dinas lainnya,” ujarnya.
