Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sebagai Salah Satu Program Prioritas

(Foto dok. Pendam IV)

Semarang, koranpelita.co – Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Widi Prasetijono yang diwakilkan Asrendam IV/Diponegoro Kolonel Inf Hery Setiyanto memimpin acara Pembukaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) bertempat di Aula Makodam IV/Diponegoro, Jl. Perintis Kemerdekaan Watugong, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/8/2021).

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah mencapai “Good Governance” dalam melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Dikatakan oleh Asrendam IV/Diponegoro Kolonel Inf Hery Setiyanto, melalui amanat Kasdam IV, memasuki tahun kedua roadmap reformasi birokrasi lima tahun ketiga (roadmap Tahun 2020-2024), TNI AD telah menetapkan program reformasi birokrasi sebagai salah satu program prioritas dengan tujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar serta kode etik aparatur negara.

Untuk mengakselerasi pencapaian tersebut, Instansi Pemerintah (Pusat dan Daerah) harus membangun Pilot Project dalam pelaksanaannya guna menjadi percontohan pada unit-unit kerja lainnya. Reformasi Birokrasi juga harus dilakukan secara konkret dan internalisasi, melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Hadirnya Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan para Kasatker jajaran Kodam IV/Diponegoro dimaksudkan agar pelaksanaan reformasi birokrasi terutama pembangunan Zona Integritas (ZI) di tingkat Satuan Kerja (Satker) jajaran Kodam IV/Diponegoro dapat berjalan dengan maksimal, dengan harapan unit kerja yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi pilot project dan benchmark untuk unit kerja lainnya sehingga memberikan kebebasan bekerja dengan benar sesuai ketentuan perundangan-undangan.

“Harapannya dengan adanya kegiatan PMPRB dan internalisasi pembangunan Zona Integritas (ZI) di wilayah Kodam IV/Diponegoro ini, semoga dapat memberikan masukan guna perbaikan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi di tahun yang akan datang,” terangnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Kasdam IV/Diponegoro menekankan kepada seluruh peserta agar memanfaatkan kegiatan tersebut sebaik baiknya dan mencatat hal-hal penting dalam pelaksanaannya serta menanyakan yang kurang dimengerti kepada Tim PMPRB guna perbaikan di masa mendatang. (red/Pendam IV)