Bekasi, Koranpelita.co — Kekeringan mulai memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Bekasi. Hingga Senin (10/8/2026), sebanyak 11 kecamatan yang mencakup sekitar 39 desa dilaporkan terdampak kekurangan air bersih akibat musim kemarau.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bekasi. Selain mengganggu kebutuhan air bersih masyarakat, kekeringan juga telah berdampak pada sektor pertanian dengan luas lahan yang terdampak mencapai sekitar 3.000 hektare.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Muchlis, mengatakan pemerintah bersama berbagai unsur terus melakukan upaya penanganan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
“Untuk Kabupaten Bekasi sendiri sampai dengan hari kemarin sudah 11 kecamatan yang terdampak. Dari 11 kecamatan itu kurang lebih 39 desa dan ini cukup mengganggu kehidupan karena yang terdampak adalah kekurangan air bersih,” ujar Muchlis saat menyampaikan amanat pada Apel Pagi bagi seluruh ASN di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (10/8/2026).
Menurutnya, hingga saat ini sekitar 4,5 juta liter air bersih telah didistribusikan kepada masyarakat terdampak. Penyaluran tidak hanya dilakukan oleh BPBD, tetapi melibatkan TNI-Polri, PMI, PDAM, hingga sejumlah pelaku usaha yang berada di kawasan industri.
Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga agar masyarakat di wilayah terdampak tetap memperoleh akses air bersih di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung.
Namun, Muchlis mengingatkan bahwa masyarakat perlu bersiap menghadapi kondisi kekeringan yang masih berpotensi berlangsung dalam beberapa waktu ke depan.
Berdasarkan perkiraan BMKG yang disampaikan dalam apel tersebut, musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober. Sementara itu, fenomena El Nino juga disebut berpotensi memberikan pengaruh hingga awal 2027.
“Sekarang ini kita belum sampai di puncaknya,” kata Muchlis.
Karena itu, masyarakat diminta mulai melakukan penghematan air dalam aktivitas sehari-hari. Penggunaan air bersih secara bijak dinilai penting untuk mengantisipasi semakin terbatasnya ketersediaan air apabila kekeringan terus meluas.
Koordinasi Lintas Sektor Diperkuat
Selain mendistribusikan air bersih, pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi dampak kekeringan.
BPBD Kabupaten Bekasi berkoordinasi dengan sejumlah perangkat daerah serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum dan BBWS Ciliwung-Cisadane. Koordinasi tersebut antara lain berkaitan dengan aliran air, penambahan debit air, serta dukungan pemenuhan kebutuhan air masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat dan berbagai komunitas juga mulai ikut mengambil bagian dalam penanganan kekeringan. Bantuan air bersih, antara lain, telah datang dari Pramuka dan komunitas off-road.
Muchlis mengapresiasi keterlibatan masyarakat tersebut. Namun, ia meminta setiap komunitas atau organisasi yang ingin membantu menyalurkan air bersih agar berkoordinasi dengan BPBD.
Koordinasi diperlukan agar distribusi bantuan dapat diarahkan ke wilayah yang paling membutuhkan dan tidak terjadi penumpukan bantuan di satu lokasi sementara daerah lain belum mendapatkan pasokan.
“Bisa berkoordinasi dengan BPBD sehingga kami bisa menentukan titik-titik mana yang perlu disalurkan air sehingga ada pemerataan dalam penyaluran,” ujarnya.
Warga Diminta Waspadai Dampak Kesehatan
Tidak hanya persoalan ketersediaan air, musim kemarau juga perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan.
Masyarakat diimbau membatasi aktivitas di ruang terbuka, terutama pada pukul 10.00 hingga 15.00 ketika paparan panas cenderung lebih tinggi. Apabila aktivitas di luar ruangan tidak dapat dihindari, masyarakat disarankan menggunakan perlindungan seperti topi atau payung.
Masyarakat juga diminta menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), menjaga asupan vitamin, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang berpotensi muncul selama musim kemarau.
“Biasanya bersamaan dengan musim kemarau ini, ISPA, infeksi saluran pernapasan, dan demam berdarah. Sudah ada beberapa laporan terkait dengan demam berdarah,” kata Muchlis.
Pemerintah Kabupaten Bekasi pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan pemerintah dalam menghadapi kekeringan.
Penghematan air di tingkat rumah tangga, kepedulian terhadap warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air, serta partisipasi masyarakat dalam penyaluran bantuan menjadi bagian penting dari upaya menghadapi musim kemarau.
Dengan kondisi kekeringan yang telah berdampak pada ribuan hektare lahan pertanian dan puluhan desa, penanganan tidak hanya menjadi persoalan distribusi air bersih, tetapi juga membutuhkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan dampak yang lebih luas.
