KORANPELITA.CO – Langkah menyusul adanya kebijakan baru Presiden Prabowo Subianto yang akan membuka peluang bagi talenta global (Warga Negara Asing) untuk menduduki posisi strategis di perusahaan pelat merah. Prabowo sendiri sudah mengubah regulasi yang sebelumnya mengatur bahwa pimpinan BUMN adalah warga negara Indonesia (WNI).
Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, kualitas pejabat lokal khususnya di BUMN dinilai sangat standar dan biasa-biasa saja. Buktinya aturan baru presiden mengijinkan WNA jadi direktur utama BUMN.
”Salah satu faktor utamanya tak lain expert, competence and skill atau keahlian dan kompetensi kita yang rendah, selama Erick Thohir memimpin perusahaan plat merah ini bukan untung malah buntung. Dan lebih parah hutang menumpuk seperti kereta cepat woosh yang merugi. Jadi negara harus menangggung Rp116 triliun akibat proyek ugal-ugalan Jokowi dan perdana menteri Luhut Binzar Pandjaitan,” kata Jerry kepada redaksi koranpelita.co melalui sambungan teleponnya, Jakarta, Sabtu (18/10/2025).
Salah satu orang ahli dan profesional yang digaet gabung dengan BUMN yakni Balagopal Kunduvara beliau adalah mantan petinggi Singapore Airlines yang ikut membawa Singapore Airline menjadi salah satu maskapai terbaik di dunia baik cabin dan bussiness class bersaing dengan maskapai Emirates, Qatar Airlines, Korean Airlines, Japan Airlines, Qantas, Delta, KLM sampai Lufthansa.
Lanjut Jerry, ia menuturkan bahwa para dewan direksi saat ini salary atau gaji mereka Rp200 juta perbulan bahkan lebih tetapi tetap saja korupsi.
”Ini adalah langkah brilian Prabowo dengan membubarkan Kementerian BUMN, saya setuju banget. Tantiem mereka cukup besar namun hasilnya, dari sekitar 5.000 komisaris di 1.000 perusahaan, kebijakan ini menghemat sekitar US$500 juta per tahun. Akhirnya Prabowo menghapus dana Tantiem bagi direksi dan komisaris BUMN,” bebernya.
”Baru belasan komisaris dipangkas jadi 5 saja ini sudah bisa hemat anggaran. Bisa dibayangkan 52 persen BUMN merugikan negara akibat dipegang oleh Menteri Erick Thohir yang tak kompetem dan kredibel,” bebernya lagi.
Kerugian negara mencapai Rp50-60 triliun pertahun. Kalau 10 tahun pemerintahan Jokowi yang kalau dihitung kerugian mencapai Rp 500 triliun.
”Dalam 2 dekade tahun 2000-2024 menurut laporan Transparansi Internasional korupsi di lembaga negara ada sekitar Rp83 triliun. Sedangkan tahun 2016 sampai 2023 saja ada 212 kasus korupsi di BUMN dengan nilai kerugian Rp64 triliun.
”Selain pimpinan WNA BUMN maka bisa juga program diaspora BUMN. Yang mana ahli-ahli di luar negeri bisa menjawab di Indonesia. Biar perusahaan negara ini tetap maju,” tuturnya. (red/*)
