Artikel ini dibuat oleh : Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes
KORANPELITA.CO – Gelombang Pemakzulan Wakil Presiden/Wapres Indonesia ke-14 (empat belas) Gibran Rakabuming Raka (GRR) kini semakin cetar membahana. Perlu ditegaskan dulu, penggunaan istilah “Cetar Membahana” yang dipopulerkan oleh Syahrini ini memang bukan tanpa tujuan khusus, mengingat artis yang memiliki nama lengkap Rini Fatimah Jaelani tersebut faktanya memang sangat sering disebut (baca: termasuk dilecehkan) dalam postingan akun Kaskus Fufufafa.
Sebagaimana sudah menjadi pengetahuan umum mayoritas Rakyat Indonesia (terutama Netizen +62), hanya sayangnya memang belum ada keberanian secara hukum saja, akun Kaskus yang dikenal sangat rasis, hatespeech, kampungan bahkan porno tersebut 99,9% sudah terbukti secara ilmiah adalah miliknya. Bahkan berulangkali presentasi ilmiah soal Fufufafa ini sudah dipaparkan secara akademis di berbagai kampus, antara lain di ITB, Unpad, UPI (Bandung), UMY (Jogja) dan Unisri (Solo) dan tentu saja diikaji secara ilmiah alias bukan sekedar omon-omon atau cocokologi saja.
Oleh sebab itu sangat wajar apabila Prof. Dr. Mahfud MD dalam statemennya yang dimuat di YouTube TribunNews youtu.be/Rxh_BZuxFjI menyampaikan juga bahwa kelakuan KasKus Fufufafa ini bisa menjadi pintu masuk untuk pemakzulan GRR. Bahkan menurut mantan Menkopolhukam ini dalam akun YouTube pribadinya, langkah yang disuratkan Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (FPPTNI) ke DPR-MPR RI tersebut konstitusional dan merupakan langkah berdemokrasi yang elegan.
Meski sebagaimana tulisan saya minggu lalu Proses Pemakzulan ini tidak mudah (baca: “Rumitnya Proses Pemakzulan Wapres, antara Teori, Fakta dan Keniscayaan Suara Rakyat” pada 12 Juni 2025) dimana setelah diusulkan oleh minimal 25 Anggota DPR-RI dari minimal 2 Fraksi dsn dibahas 2/3 (387) keseluruhan 580 anggota dalam Paripurna dan disetujui 2/3 (258) darinya lagi, kemudian harus dibahas di MK dan baru dilanjutkan ke MPR-RI dengan mekanisme yang sama (2/3 dari 2/3 keseluruhan anggota DPR-RI + DPD-RI. Meski juga sebenarnya kalau Presiden Prabowo berani bersikap selaku Ketum Gerindra) “langsung jadi itu barang” kata banyak pengamat.
Selain surat yang sudah diterima oleh Setjen DPR-RI minggu lalu itu, kini juga mulai banyak anggota dari FPPTNI yang speak-up diberbagai kanal YouTube, diantara ada Laksma TNI (Purn) dr. Moeryono Aladin bicara soal tuntutan pemakzulan GRR dalam Program “To The Point” Sindo TV youtu.be/n_LE1cAtPVM disamping itu ada juga Brigjend TNI (Purn) Hidayat Poernomo yang disebut “Jenderal tempur berapi-api soal pemakzulan GRR” di Kanal YouTube Madylog ForumTV youtu.be/j7vGNJ6eHXQ dan masih akan banyak lagi yang tayang.
Tentu “serangan udara” melalui berbagai sarana teknologi sosial media podcast di berbagai YouTube tersebut bisa disebut “matra udara sekaligus maya” dan menjadi salah satu matra selain “Serangan Darat” yang sudah juga dideklarasikan di Jakarta pada hari Rabu (17/04/25) di kawasan Kelapa Gading dan di Bandung pada hari Selasa (3/6/25) di daerah Dago. Diikuti oleh segenap unsur FPPTNI beserta tokoh-tokohnya, antara lain Letjend (TNI) Mar Suharto, Mayjend TNI (Purn) Soenarko dan masih banyak lagi tokoh-tokoh (mantan) prajurit yang benar-benar cinta NKRI lainnya, meski beliau-beliau tidak berkenan disebut “mantan” sampai ada tembakan salvo pesannya.
Terbaru serangan darat FPPTNI ini dilaksanakan di kota Perjuangan yang disebut dengan “Maklumat Yogyakarta” dan bertajuk “Semangat Kembalinya Kedaulatan Rakyat Dari Yogyakarta” digelar pada pada Sabtu (14/6/25). Maklumat ini ditandatangani oleh Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Prof. Dr. Rochmat Wahab M dan Prof. Dr. Soffian Effendi (nama terakhir dikenal juga sebagai salah seorang mantan Rektor UGM yang berani bersuara keras terhadap kasus Ijazah Palsu JkW yang membuat Kampus Biru tersebut tersandera.
Mengapa Jogjakarta ini penting? Karena dalam sejarah perjuangan Indonesia, selama hampir empat tahun (4/1/46 hingga 27/12/49), Ibu Kota Negara Republik Indonesia berada di kota yang juga dikenal sebagai kota pelajar ini. Makanya pertemuan kemarin selain dihadiri FPPTNI juga oleh Forum Kedaulatan Rakyat, juga Para Akademisi dari berbagai Perguruan Tinggi di Jogja. Sehingga Maklumat Yogyakarta ini diharapkan bersikap lebih tegas atas terjadinya ancaman terhadap NKRI, yang sedang berlangsung saat ini.
Maklumat Yogyakarta dengan semangat kembalinya kedaulatan rakyat dari Yogyakarta dilandasi berbagai pemikiran sebelumnya (menyangkut UUD 1945 asli dan Pancasila pada intinya), menegaskan beberapa point penting, yakni (1) Mendukung Presiden Prabowo untuk berani mengeluarkan keputusan politik kembali kepada Pancasila dan UUD 45, (2) Hancurkan kekuatan geng penindas rakyat dan oligarki, (3) Galang kekuatan rakyat (4) Bangkitkan kesadaran dan kekuatan partai, TNI, DPR, DPD dan MPR selamatkan negara, kemudian yang terpenting (5) Adili JkW dan (6) Makzulkan Wapres GRR.
Kesimpulannya, setelah Jakarta, Bandung dan terbaru Jogja ini sudah bersuara dan bergerak, seharusnya kota-kota lain yang masih memiliki masyarakat dengan pemikiran waras mengikuti juga langkah FPPTNI, Forum Kedaulatan Rakyat dan Para Akademisi diatas. Presiden Prabowo Subiyanto perlu didukung secara penuh agar bisa menuntaskan Asta Citanya tanpa gangguan dari Fufufafa yang sudah jelas tidak memenuhi 4 syarat sebagaimana surat FPPTNI ke DPR-RI itu : Cacat konstitusi, tidak kompeten dan qualified, kasus akun KasKus Fufufafa dan indikasi korupsi dinasti JkW (belum termasuk tindakan tercela terbarunya mem-follow 3 sekaligus akun Judi Online yang sudah diakui Setwapres).Oleh karena itu memang layak segerakan #AdiliJkW dan #MakzulkanFufufafa. (*)
