KORANPELITA.CO – KPU adalah lembaga independen penyelenggara pemilu, tidak tunduk pada cawe-cawe presiden, apalagi perintah untuk mengubah format debat. Hal ini dikatakan oleh Pengamat Politik Anthony Budiawan, terkait usulan Presiden Jokowi mau mengubah sistem debat Capres 2024.
“Yang bisa menentukan apakah ada pelanggaran dalam debat adalah Bawaslu, bukan presiden: tolak intervensi presiden!,” tulis Anthony Budiawan dalam akun X pribadinya pada Selasa (09/01).
Alasan Jokowi ikut ngatur sistem/konsep debat Capres 2024 agar tidak lagi ada paslon menyerang personal paslon lainnya. “Jokowi menyebut debat dengan menyerang kebijakan tidak masalah menurut Jokowi, yang terjadi pada debat kemarin justru menyerang personal,” hal tersebut dikatakan Presiden Jokowi yang dikutip dari CNN Indonesia pada edisi Selasa (09/01).
Alasan Presiden agar tidak menyerang paslon lainnya secara pribadi dalam debat capres hanya mengada-ada aja.
“Sejauh ini, yang dibahas dan dijadikan pertanyaan adalah prestasi dan rekam jejak kebijakan masing-masing paslon ketika menjabat, ada yang klaim keberhasilan dan ada yang pertanyakan kinerjanya,” ucap Anthony Budiawan saat dikonfirmasi melalui sambungan singkat telepon di Jakarta, Selasa (09/01/2024) malam.
Semua itu tentu saja sangat relevan untuk diketahui publik. “Rekam jejak kepemimpinan di masa lalu sangat penting untuk menjadi barometer dan cermin kepemimpinan di masa depan, agar rakyat bisa memahami siapa yang layak mereka pilih untuk jadi Presiden di 2024,” terangnya.
Selain itu, Jokowi sendiri dalam debat-debat capres sebelumnya (tahun 2019) pernah lebih keras menyerang personal paslon lainnya (Prabowo), yang tidak ada hubungannya dengan kebijakan. Antara lain, terkait masalah HAM dan kepemilikan lahan.
“Jadi, Jokowi tidak ada kredibilitas untuk mengomentari debat capres, apalagi minta KPU mengubah format debat, yang bukan wewenang presiden,” tutupnya.
Diketahui sebelumnya suasana debat Capres 2023 yang dilaksanakan pada hari Minggu (07/01) lalu sangat panas. Terlihat dalam perdebatan malam tersebut Capres Prabowo Subianto tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyan dari Capres Anies Baswedan dan Capres Ganjar Pranowo yang masih terkait dengan tema pertahanan nasional sesuai tema Debat Capres 2024 yang diselenggarakan KPU RI.
Sebagai catatan seharusnya Presiden Jokowi bisa menjaga wibawanya dengan tidak ikut “Cawe-Cawe” dalam debat capres ataupun cawapres 2024, dimana selama ini dirinya selalu menggaungkan bahwa menjunjung tinggi netralitas dengan tidak mencampuri Pilpres 2024, jangan sampai diakhir jabatannya masyarakat melihat Jokowi sebagai perusak demokrasi negeri ini. (red1)
