Bekasi, koranpelita.co – Pj Bupati Bekasi Beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menandatangani komitmen bersama dalam mensukseskan Satu Data Kabupaten Bekasi. Komitme tersebut sebagai wujud kesiapan dalam pengelolaan data yang terintegrasi dalam merealisasikan program yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat KH. Ma’mun Nawawi, Komplek Pemda Kecamatan Cikarang Pusat pada Rabu (27/12/2023).
“Tadi kita menandatangani komitmen dan dijadikan Instruksi Khusus Pimpinan (IKP). Kedepannya, Jadi kalau dinas tidak menyetorkan data yang sudah dimasukan dalam komitmen, itu bisa mengurangi skor kinerja bulanan,” kata Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan.
BACA JUGA : Pemkab Bekasi Melalui Dukcapil Launching Sabda Alam, Tingkatkan Kemudahan Masyarakat
Lebih lanjut, dirinya menyampaikan, dalam pengelolaan satu data, Kepala Badan Perencanaan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi berperan sebagai koordinator data. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi sebagai wali data, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi sebagai produsen data.
Dani Ramdan menjelaskan, dalam implementasinya setiap Dinas ditentukan data pokok bulanan. Misalnya, pada Dinas Pertanian berkaitan dengan produksi gabah, ternak dan seterusnya disampaikan capaian setiap bulannya. Atau pada Dinas Kesehatan (Dinkes), berkaitan dengan layanan pasien apa yang ditangani.
“Bisa lima atau 10 data yang harus disediakan setiap perangkat daerah. Koordinatornya Bappeda operatornya Diskominfosantik,” katanya.
Komitmen tersebut menjadi salah satu dukungan terhadap Penyelengaraan Satu Data Jawa Barat dan Penyelengaraan Satu Data Indonesia, yang didalamnya meliputi tentang menjalankan fungsi sebagai Produsen Data, menjadikan data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengandalian dan pelaporan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Bekasi.
Kemudian, menjalankan prinsip Satu Data Indonesia yaitu data yang dihasilkan harus memenuhi standar data, memiliki meta data, memenuhi kaidah interoperabilitas data dan menggunakan kode refrensi atau data induk, melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan publikasi data yang akuntabel. Serta menyampaikan data kepada Walidata sesuai waktu rilis data, dan apabila tidak menyampaikan data akan berdampak pada Kinerja Perangkat Daerah. ( D nu).
