KORANPELITA.CO – Anthony Budiawan Director Managaing PEPS dalam pidatonnya mengungkapkan kembali apa yang telah disampaikan Otto Iskandardinata, pahlawan perjuangan yang juga anggota Boedi Oetomo, dalam pidatonya di depan Volksraad berlaku universal. Berlaku bagi pemerintah yang berperilaku seperti penjajah terhadap rakyatnya, dengan menghisap keringat dan darah rakyat, dan memiskinkan rakyat, untuk kepentingan kroni-kroni kapitalisnya.
Tingkat kemiskinan selama periode 2014-2022 hanya turun 1,39 persen. Padahal utang pemerintah naik pesat, mencapai 196 persen, dalam kurun waktu tersebut. Yaitu dari Rp2.609 triliun menjadi Rp7.734 triliun, atau naik Rp5.125 triliun. Oleh karena itu, rakyat pantas bertanya, dan menggugat, untuk apa penambahan utang pemerintah sebesar itu, karena tidak memberi manfaat kepada mayoritas rakyat Indonesia.
Terkait hal tersebut mantan Menko Perekonomian era Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), DR Rizal Ramli, dirinya mengapresiasi pidato Anthony Budiawan belum lama ini. Rizal Ramli menyimpulkan bahwa Jokowi sedang membangun ekonomi penjajahan baru, yang membuat rakyat semakin miskin.
“Pidato Anthony Budiawan sangat dahsyat, faktual, konstitutional. Kesimpulannya: Jokowi membangun ekonomi penjajahan baru, yg miskinkan rakyat,” tulis Rizal Ramli di akun tweeter pribadinya, Senin (26/6/2023).
Anthony mengatakan untuk periode 2019-2022, tingkat kemiskinan bahkan naik 0,35 persen, di tengah kenaikan utang pemerintah sebesar 62 persen, dari Rp4.785 triliun menjadi Rp7.734 triliun, atau naik Rp2.949 triliun. Sedangkan pendapatan negara untuk periode tersebut juga naik 34 persen, dari Rp1.961 triliun menjadi Rp2.626 tirliun, atau naik Rp665 triliun. Ironi. Pendapatan negara naik tinggi, utang pemerintah naik pesat, tetapi jumlah rakyat miskin juga bertambah banyak.
Disisi lain sisi Anthony mengatakan bahwa defisit APBN 2022 sudah dianggarkan Rp868 triliun. Tetapi, realisasi defisit hanya Rp464 triliun. Jauh lebih rendah dari anggaran. Sedangkan penarikan utang dan sisa lebih anggaran yang tidak digunakan untuk belanja negara mencapai Rp119 triliun. Kebijakan fiskal seperti ini secara terang-terangan bertentangan dengan kepentingan rakyat, yakni memiskinkan rakyat.
Lebih buruk lagi ungkapnya, pemerintah terlihat jelas lebih mementingkan BUMN dari pada rakyatnya. Pemerintah sempat menarik utang Rp105 triliun pada 2022, untuk penyertaan modal negara di BUMN. Sedangkan rakyat dibebani kenaikan pajak dan harga BBM.
Meskipun pemerintah selama ini sudah menambah penyertaan modal negara dalam jumlah sangat besar, mencapai ratusan triliun rupiah, tetapi masih banyak pengusaha dan kontraktor kecil yang tidak dibayar oleh pemerintah dalam hal ini BUMN.
“Belum lama ini, ada yang datang ke DPR, mengatakan, sudah bertahun-tahun, tagihannya tidak dibayar oleh salah satu BUMN “karya”. Sekarang rumahnya di sita. Nilai pekerjaan hanya Rp700 juta saja. Sedangkan uang APBN yang di korupsi mencapai triliunan rupiah, puluhan triliun rupiah, bahkan bisa mencapai ratusan triliun rupiah,” kata Anthony.
“Tetapi, rakyat hanya bisa bungkam saja. Seharusnya, rakyat bertanya, apakah hari ini kita hidup di alam merdeka? Atau masih hidup di masa penjajahan? Terjajah oleh oligarki dan elit partai politik yang memiskinkan bangsa Indonesia. Seharusnya, rakyat menggugat, mengembalikan kehidupan ekonomi kepada rakyat, untuk rakyat,” tambahnya.
“Sistim itu dilawan Bung Karno-Hatta. Harusnya PDIP intropeksi dukung rezim pro-penjajahan baru. Jangan sibuk slogan & romantisme doang,” lanjut tulis Rizal Ramli di akun tweeternya, Senin (26/6/2023).
Kemudian Anthony merujuk Pasal 23 ayat (1) konstitusi Indonesia. “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
“Sekarang ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Tidak dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, pelaksaan APBN melanggar konstitusi,” jelas Anthony.
“Karena APBN terbukti dikorupsi oleh para pejabat dan oknum partai politik, untuk kepentingan politiknya, yang terbukti membuat rakyat menderita dan miskin, dan untuk mempertahankan kekuasaannya. Artinya, uang rakyat dirampok untuk melawan rakyat,” tandasnya. (red1)
