Artikel ini dibuat oleh Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan
KORANPELITA.CO – Kalau zaman dahulu saat Soekarno Presiden berpasangan dengan Bung Hatta. Pasangan presiden dan wakil presiden itu : Soekarno – Hatta di kenal sebagai Dwi Tunggal.
Saat ini Dwi Tunggal ini hidup kembali. Meski jabatan wapres di jabat oleh KH Maruf Amien. Publik anggap jabatan wapres saat ini sekedar pemanis saja. Biar ada wakil tetapi apa pekerjaan wakil presiden tidak jelas.
Sekali-kali wapres mantan ketua MUI ikut pada acara resmi yang sifatnya lebih banyak seremonial. Terakhir wapres Ma’ruf Amien muncul saat di acara Puncak Bulan Bung Karno mendampingi Presiden Joko Widodo.
Lain halnya dengan Luhut Binsar Panjaitan. Meski jabatan resminya sebagai Menko Maratin dan Investasi tetapi saat ini dia diserahkan 15 jabatan oleh Presiden Joko Widodo. Luhut (LBP) yang mantan Menteri di era Presiden Gus Dur itu berperan melampaui jabatan sebagai menko. Bahkan terkadang putusan Jokowi sebagai presiden pun bisa dibatalkan (di veto) oleh Luhut.
Rangkap jabatan Luhut sejatinya langgar UU kementerian tetapi siapa yang bisa atur Luhut, wong Jokowi aja sering di lawan kok.
Peran ‘Dwi Tunggal Jokowi-Luhut’ saat ini dapat di lihat dari sejumlah rekam jejak peran-peran yang dimainkan Luhut.
Luhut menginisiasi perpanjangan masa jabatan Jokowi dan tunda pemilu beberapa waktu lalu. Meski itu melanggar konsitusi dan gagal namun Luhut tidak pernah di hukum. Meski sebarkan berita hoax soal ‘Big Data’ yang tidak benar pun hukum tidak dapat menyentuhnya.
Sejumlah proyek gagal yang di tengarai Luhut berada di belakangnya, bahkan sering rebutan pengaruh dengan Megawati mengendalikan Jokowi pun toh akhirnya Mega mengalah.
Mega terlihat mengalah di dikte Jokowi soal capres PDIP yang jatuh ke Ganjar. Di tengarai ada peran besar Luhut.
Luhut pun ditengarai membujuk Surya Paloh agar menggugurkan pencapres Anies dari pertemuan Luhut – Surya Paloh di beberapa kesempatan.
Setelah gagal membujuk Surya Paloh agar gugurkan pencapresan Anies Baswedan, Partai Nasdem di tekan dengan menteri-menteri dari Nasdem dijadikan pasien Kejaksaan dan KPK.
Proyek KCJB akhirnya jatuh ke tangan RRC di tengarai kuat peran Luhut setelah Jokowi singkirkan Menhub Jonan yang setuju dengan proyek yang dimenangkan konsorsium China-Indoensia. Meski lebih mahal dari Tawaran Jepang.
Dengan deserahi 15 jabatan di pemerintahan saat ini, Luhut dan Jokowi seperti Dwi Tunggal yang tak terbantahkan.
Konon kekuatan oligarki di balik Dwi Tunggal Jokowi – Luhut terus di pertahankan agar setelah Jokowi tidak berkuasa pun para oligarki yang kendalikan proyek-proyek di kekuasaan ini tetap dipertahankan.
Strategi itulah yang dipertahankan oleh para oligarki yang telah sukses kendalikan Dwi – Tunggal Jokowi – Luhut terutama di periode kedua pemerintahan saat ini.
Isu Dwi Tunggal ini bukan rumor biasa tetapi fakta yang tak terbantahkan. Jokowi – Luhut memang dwi tunggal. Bukan sebagaimana Bung Karno dan Bung Hatta setelah kemerdekaan RI.
Tetapi Dwi Tunggal saat ini adalah penopang utama kekuatan oligarki. Agar politik dan ekonomi bahkan hukum tetap di bawah kendali kekuatan oligarki.
Pasar Minggu: 28 Juni 2023
(***)
