Jakarta-koranpelita.co – Kapolda Banten Irjen Pol Prof Dr. Rudy Heriyanto menghadiri kegiatan pengarahan Menkopolhukam kepada seluruh jajaran Pangko Utama Ops TNI dan Kapolda dalam rangka sinergitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan untuk menyukseskan Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan di Westin Hotel Jl. H.R. Rasuna Said No Kav C-22 A, Setiabudi Jakarta Selatan,Senin (29/5/2023).
Kegiatan Rakor yang digelar oleh Menkopolhukam Mahfud Md dihadiri oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo serta diikuti oleh para perwira tinggi kedua lembaga negara. Rapat koordinasi ini digelar secara terbuka.
Dalam arahannya Mahfud langsung menjelaskan posisi TNI-Polri pada gelaran Pemilu 2024. Dia menyebut TNI-Polri ditunjuk untuk menerapkan politik hukum.
“Saya ingin mulai, di mana peran posisi TNI dan Polri di dalam keseluruhan masalah yang akan kita hadapi ini? Tentu kita sudah tahu secara konstitusional, tapi mari kita ambil beberapa hal,” ucap Mahfud.
Mahfud menjelaskan bahwa peran pemerintah, TNI dan Polri harus ditunjukan untuk menerapkan politik hukum. “Kita punya tujuan negara sebagai landasan dan bingkai kerja kita, bingkai kerja TNI Polri, sehingga di sini dikatakan peran lembaga negara dan institusi-institusi pemerintah, termasuk TNI-Polri harus menerapkan politik hukum. Politik hukum itu bukan politisasi hukum,” lanjutnya.
BACA JUGA : Terkait Polisi RW, Ini Arahan Wakapolda Banten Saat Pimpin Apel Pagi
Sementara itu, saat ditemui Kapolda Banten menyatakan bahwa rapat koordinasi tersebut membahas terkait Pemilu 2024. “Hari ini saya mengikuti rapat koordinasi nasional. Rapat dibuka oleh Mahfud Md yang membahas beberapa isu krusial menjelang pemilu, salah satunya adalah soal keputusan sistem pemilu yang hampir dapat dipastikan pemilu akan diselenggarakan tahun 2024, kurang lebih 10 atau 9 bulan dari sekarang,” ucap Rudy.
Selain itu, Rudy menjelaskan masih ada beberapa isu krusial Pemilu tahun 2024. “Menurut Mahfud MD pemilu tahun 2024 masih ada beberapa isu krusial misalnya masalah sistem pemilu apakah akan terbuka ataukah akan tertutup. Untuk itu Bapak Menkopolhukam mengatakan mungkin dalam seminggu ke depan institusi akan mengeluarkan keputusan tentang hal tersebut,” tutup Rudy. (*/sam).
